Status karyawan kontrak/outsourcing menjadi salah satu topik menarik dalam UU Ketenagakerjaan. Salah satunya dikisahkan pembaca detik's Advocate.
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:
Selamat Pagi detik's Advocate
Bang, saya sudah 5 tahun kerja di dalam outsourcing. Baru sekali tanda-tangan kontrak tahun 2016. Tapi sayang bukti tanda tangan kontrak saya hilang.
Nah sekarang setelah 5 tahun kemudian tahun 2021 saya disuruh menulis surat permohonan perpanjangan kontrak dengan materai dan bersedia membayar Rp 3 juta.
Saya mau tanya bang dalam pembuktian, kita karyawan perusahaan outsourcing tersebut apakah harus dengan surat kontrak atau boleh dengan slip gaji dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan jika kita buat laporan ketenagakerjaan?
Soalnya kita mau laporin takut buktinya tidak diterima dan uang kompensasi dalam PP 35 tahun 2021 tidak diberi ketika tanda tangan kontrak kemarin.
Malah kita disuruh bayar Rp 3 juta setiap orang yang melakukan tanda tangan kontrak. Bagaimana hukumnya ?
Bambang
Jakarta
