Proses sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memakan waktu. Bagaimana bila dalam proses itu dan belum ada putusan berkekuatan tetap, pihak perusahaan menyetop gaji karyawan yang 'dipecatnya' itu?
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:
Saya digugat PHK oleh perusahaan, pada putusan tingkat pertama di pengadilan PHI. Gugatan perusahaan diterima sebagian.
Lalu saya ajukan kasasi, dalam proses kasasi terdapat persoalan. Panitera (PN dan MA) menganggap pengajuan kasasi saya sudah melewati tenggang waktu sehingga berkas kasasi dikembalikan (dengan mengirim surat pemberitahuan ke saya).
Saya ajukan protes dengan berkirim surat ke Badan Pengawas MA dan berbagai Pihak (MK, KY, PN, OMBUDSMAN, KEMENAKERTRAN, Perusahaan dll). Karena jelas-jelas ada kesalahan dalam menghitung jumlah hari yang menjadi batas tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi.
Atas protes saya kemudian direspon oleh Badan Pengawas MA dan oleh Panitera MA diakui terdapat kesalahan dalam perhitungan sehingga menyebabkan pengembalian berkas.
Terhadap kekeliruan tersebut oleh Panitera MA diperintahkan Kepada Panitera PN PHI untuk mengirimkan kembali berkas kasasi guna diproses kembali di Mahkamah Agung.
Yang menjadi persoalan, saat proses kasasi masih berjalan (saat saya ajukan protes, dianalisa, terima balasan/tanggapan dll) ternyata oleh penggugat (Termohon Kasasi) putusan PHI tingkat pertama telah mereka eksekusi.
(Tidak lagi memberikan gaji saya dan telah mengkreditkan/menstransfer uang pesangon sejumlah menurut putusan PHI tingkat pertama ke rekening saya) .
Dengan mengeksekusi putusan PHK yang belum berkekuatan hukum tetap (masih proses kasasi) jelas saya dirugikan. Ada beberapa implikasi yang merugikan saya :
1. Gaji saya dihentikan. Di mana seharusnya saya masih berhak menerima upah karena proses hukum/kasasi masih berlangsung.
2. Dengan tidak lagi dibayarkan gaji, maka iuran BPJS Kesehatan saya dan keluarga otomatis terhenti. sehingga BPJS Kesehatan tidak lagi diperhitungkan dan tidak dapat diakses.
3. Dengan tidak lagi dibayarkan gaji saya, maka iuran BPJS Ketenagakerjaan saya otomatis terhenti, sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi diperhitungkan.
3. Dengan tidak lagi dibayarkan gaji saya, maka iuran keanggotaan saya di Serikat Pekerja otomatis menjadi terhenti s sehingga menghilangkan status/privillage saya sebagai anggota serikat Pekerja.
Pertanyaan:
1. Bahwa perusahaan telah mengeksekusi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (karena diajukan kasasi), apa dampak hukumnya?
2. Ketentuan hukum apa yang dilanggar karena melabrak putusan yang belum berkekuatan hukum tetap? jelas-jelas melanggar ketentuan dengan tidak mengidahkan mekanisme putusan hukum yang bisa dieksekusi.
3. Untuk kondisi ini, pasal hukum apa saja yang dilanggar peruhasaan dan Gugatan apa yang bisa saya ajukan ke perusahaan? (PHI, perdata, pidana.
Terima kasih
Hormat Saya
Lihat juga Video: THR PNS Cair Mulai 18 April 2022, Gaji ke-13 Bulan Juli
