Saya Usaha Konfeksi Kecil-kecilan, Bisakah Bikin Perusahaan Perseroan?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Saya Usaha Konfeksi Kecil-kecilan, Bisakah Bikin Perusahaan Perseroan?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 12 Apr 2022 08:35 WIB
Ronald Lumbuun
Ronald Lumbuun (ist.)

Bagaimana Langkah Pembuatan Perseroan Perseorangan?

1. Pemohon membuka website ahu.go.id
2. Pemohon mengisi pernyataan pendirian
3. Pemohon mengunduh bukti pendaftaran

Apa yang Harus Diisi di Penyataan Pendirian Perseroan Perseorangan?

1. Data Perseroan: Nama dan alamat lengkap perseroan, jenis kegiatan usaha Perseroan, jumlah modal usaha
2. Data Pemilik Usaha: Nama Lengkap, Tanggal Lahir dan Alamat Lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bagaimana Pengelolaan Perseroan Perseorangan?

Demi menuju tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel, perseroan perorangan juga akan melakukan laporan keuangan setiap tahun secara elektronik. Perbankan lebih mengutamakan business sustainability dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman dan hal tersebut tergambarkan melalui laporan Keuangan.

Kementerian Hukum dan HAM menyediakan format laporan keuangan perusahaan perorangan yang sangat sederhana dan tersedia dalam laman ahu.go.id.

Jika Usaha Berkembang, Apakah Perseroan Perseorangan Bisa Upgrade Status?

Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan persekutuan modal jika:
a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang; dan/atau
b. Tidak memenuhi kriteria kriteria usaha mikro dan kecil.

Sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal, Perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik. Pemohon harus mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut

Demikian jawaban kami

Semoga jawaban kami bisa membantu Bapak Putra untuk membuka status badan hukum Perseroan Perseorangan. Sehingga usaha konveksi Bapak Putra semakin maju dan menciptakan lapangan kerja.

Dr Ronald Lumbuun SH MH

Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kadiv Yankum Kanwil Kumham) DKI Jakarta

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT