Di Balik Abstainnya RI saat Voting Penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB

Jakarta -

Negara-negara telah memilih untuk mendukung atau menolak Rusia ditangguhkan keanggotaannya dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Indonesia memilih abstain, tidak mendukung atau menolak. Ada argumen di balik sikap Indonesia.

Meski akhirnya resolusi menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB lolos karena mayoritas negara mendukung, namun Indonesia bersama 57 negara lainnya memilih abstain. Voting ini digelar oleh Majelis Umum PBB pada Kamis (7/4) lalu.

Ada 93 negara setuju, 24 negara menentang, dan 58 negara memilih abstain.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut situs resmi PBB, Rusia, China, Kuba, Korea Utara, Iran, Suriah, Vietnam, termasuk di antara mereka yang memberikan suara menentang.

Negara-negara yang memilih abstain antara lain Indonesia, India, Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Kuwait, Irak, Pakistan, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Kamboja.

Voting tersebut menandai dimulainya kembali sesi darurat khusus PBB tentang perang di Ukraina, dan digelar menyusul laporan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Rusia.

Selanjutnya, pembantaian Bucha jadi pangkal masalahnya:

Pembantaian Bucha jadi pangkal masalahnya

Voting untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB lantaran terjadi pembantaian di Bucha, Ukraina. Ratusan nyawa warga sipil melayang di kota dekat Kyev itu saat Rusia menginvasi Ukraina.

Sebelum voting, Duta Besar Ukraina Sergiy Kyslytsya mendesak negara-negara untuk mendukung resolusi tersebut.

"Bucha dan lusinan kota dan desa Ukraina lainnya, di mana ribuan penduduk yang damai telah dibunuh, disiksa, diperkosa, diculik, dan dirampok oleh tentara Rusia, menjadi contoh seberapa jauh Federasi Rusia telah melangkah jauh dari deklarasi awalnya di domain hak asasi manusia. Itulah sebabnya kasus ini unik dan tanggapan hari ini jelas dan tegas," kata Sergiy Kyslytsya.

Indonesia juga mengecam pembantaian di Bucha. Argumen Indonesia dapat disimak dalam rekaman sidang Majelis Umum PBB yang diunggah PBB di kanal YouTube-nya, United Nations, diakses detikcom pada Sabtu (9/4). Indonesia menyampaikan sikapnya sebagaimana sejumlah negara lain yang mengikuti sidang ini.

Kota Bucha menjadi tempat di mana warga sipil Ukraina tewas akibat konflik negara tersebut dengan Rusia. Jenazah warga sipil mulai dikubur di Bucha. Foto: REUTERS/STRINGER

Argumen Indonesia disampaikan Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Arrmanatha Nasir, di sidang tersebut. Pada dasarnya, Indonesia ingin komisi penyelidikan internasional dari Dewan HAM PBB untuk menyelidiki lebih dahulu pelanggaran kemanusiaan di Bucha, Ukraina. Maka Indonesia tidak langsung menyetujui resolusi itu, melainkan menunggu hasil kerja penyelidikan komisi tersebut.

Selanjutnya, argumen Indonesia di balik sikap abstain:

Argumen Indonesia di balik sikap abstain

Berikut adalah kalimat Arrmanatha Nasir dalam sidang Majelis Umum PBB, 7 April 2022:

Sangat menyedihkan melihat permusuhan di Ukraina terus berlanjut, dan jumlah warga sipil dan korban terus meningkat.

Kami berbagi keprihatinan mendalam dengan komunitas internasional berkaitan dengan situasi hancurnya hak asasi manusia dan kemanusiaan di Ukraina, dan kami tidak menganggap enteng laporan pelanggaran berat dan sistemik dan penyalahgunaan HAM, termasuk laporan dari Bucha.

Untuk alasan ini, kami percaya Dewan Hak Asasi Manusia harus tetap menangani masalah ini dan mendukung seruan Sekjen PBB untuk penyelidikan menyeluruh dan independen.

Kami juga mendukung penuh pembentukan komisi penyelidikan internasional yang independen oleh Dewan Hak Asasi Manusia.

Bapak Presiden (Presiden Majelis Umum PBB), tidak diragukan lagi bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina harus dimintai pertanggungjawaban dan dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, Komisi harus menerima dukungan penuh dan akses yang diperlukan untuk menjalankan mandatnya secara efektif.

Sementara itu, kita harus memberikan kesempatan kepada komisi untuk bekerja secara objektif dan transparan serta mempresentasikan temuan dan laporannya. Kita harus mengizinkan uji tuntas dan tidak berprasangka buruk terhadap pekerjaan komisi itu.

Majelis Umum PBB juga harus berhati-hati. Selain itu, tindakan Majelis Umum tidak boleh membuat preseden negatif yang dapat merusak kredibilitas badan PBB yang mulia ini.

Karena alasan itulah, Indonesia abstain pada resolusi L4.

Bapak Presiden, Indonesia tetap teguh dalam komitmen kami untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua. Prioritas kami sekarang adalah menyelamatkan nyawa dan melindungi warga sipil di Ukraina. Kami menegaskan kembali seruan kami kepada semua pihak untuk menghentikan permusuhan dan berusaha keras untuk mencapai perdamaian melalui dialog dan diplomasi. Ini adalah satu-satunya cara kita dapat mengakhiri penderitaan dan hilangnya nyawa yang tidak masuk akal di Ukraina, dan untuk mencegah meningkatnya dampak negatif perang di luar kawasan.

Jadi kita harus menghentikan perang. Dan saya ulangi, kita harus menghentikan perang sekarang. Jika tidak, kita semua akan menderita.

Terima kasih Pak Presiden.

Halaman 1 2 3

Selanjutnya