ADVERTISEMENT

Selain Abstain Voting PBB, RI Didorong Aktif Damaikan Rusia-Ukraina

Eva Safitri - detikNews
Sabtu, 09 Apr 2022 08:44 WIB
A completed resolution vote tally to affirm the suspension of the Russian Federation from the United Nations Human Rights Council is displayed during a meeting of the United Nations General Assembly, Thursday, April 7, 2022, at United Nations headquarters. UN General Assembly approved a resolution suspending Russia from the world bodys leading human rights organization. (AP Photo/John Minchillo)
Majelis Umum PBB saat memvoting penangguhan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB (Foto: AP Photo/John Minchillo)
Jakarta -

Pemerintah RI abstain di voting Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penangguhan Rusia dari Dewan HAM. Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Muhammad Iqbal mendukung langkah RI tersebut.

"Terkait hal ini, saya sependapat dengan keputusan pemerintah Indonesia abstain di dalam voting untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM karena alasan yang di sampaikan adalah menunggu hasil dari tim investigasi yang akan di bentuk PBB. Selain kita ada juga sekitar 57 negara lain yang ikut abstain di dalam voting tersebut," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).

Di samping keputusan RI untuk abstain tersebut, Iqbal mendorong agar RI mengambil peran lebih aktif untuk menyerukan perdamaian Rusia-Ukraina. Terutama dalam forum-forum internasional.

"Menyikapi konflik antara Rusia dan Ukraina yang saat ini masih berlangsung, menurut saya Indonesia harus dapat mengambil peran yang lebih aktif lagi untuk menyerukan dan mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina di dalam forum forum Internasional," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta juga memberikan pendapat yang sama. Menurutnya, sikap abstain Indonesia sudah tepat mengingat mestinya proses investigasi atas dugaan pelanggaran HAM dilakukan terlebih dahulu.

"Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tentu kita sangat prihatin dengan adanya korban sipil yang besar dalam konflik di Ukraina, termasuk adanya dugaan pelanggaran HAM. Namun demikian konflik antara Rusia dan Ukraina ini juga dibarengi perang opini yang kuat antara blok Nato dengan Rusia," ujarnya.

"Tentu Indonesia yang selama ini memiliki posisi politik luar negeri yang bebas aktif tidak akan terjebak pada perang opini yang terjadi. Jika ada tuduhan pelanggaran HAM, semestinya dilakukan investigasi independen terlebih dahulu, bukan dengan langsung memberikan vonis. Dalam hal ini sikap pemerintah Indonesia sudah benar untuk abstain," lanjut Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga berharap pemerintah Indonesia bisa berperan lebih banyak untuk mendorong penghentian konflik dan upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

"Meski persoalan di dalam negeri cukup banyak, saya kira tetap penting Indonesia memainkan peran yang lebih kuat untuk mendorong upaya perdamaian. Posisi Indonesia yang memegang presidensi G20 menjadi ujian tersendiri buat pak Jokowi, apakah bisa digunakan sebagai wahana dialog untuk menjembatani penghentian konflik atau malah jadi ajang adu perang opini antara blok Nato dan Rusia. Maka dalam hal ini pemerintah Indonesia dituntut untuk lebih proaktif membangun komunikasi," tuturnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Saksikan Video 'Keanggotan Rusia Ditangguhkan dari Dewan HAM PBB':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT