Usai Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan dukungan terhadap wacana 'Jokowi 3 periode', kini muncul Apdesi lainnya. Wakil Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan, apa pun nama organisasinya, kepala desa tetap dilarang masuk ranah politik praktis.
"Kades dilarang untuk bermain politik dalam bentuk dan sifat bagaimanapun termasuk mengajukan dukungan politik terhadap maju dan terpilihnya kepala pemerintahan daerah maupun pusat. Bangsa ini tidak boleh kembali kepada pola Orde Baru yang berkhianat kepada semangat reformasi," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Junimart menyebut Apdesi tetap melanggar konstitusi dengan mendukung Jokowi 3 periode. Menurutnya, Apdesi tidak bisa berdalih pada hak menyampaikan aspirasi lantaran yang dilakukannya mencederai UUD 1945.
"Menurut saya, dukungan Apdesi untuk presiden 3 periode bertentangan dengan konstitusi NKRI. Artinya mereka sudah melawan, mencederai nilai konstitusi. Aspirasi, hak menyatakan pendapat itu memang diatur dalam UUD 1945, akan tetapi hak tersebut tidak boleh mencederai UUD 1945 itu sendiri," ucapnya.
Lebih lanjut Junimart mengingatkan hak dan kewajiban para kepala desa adalah menjalankan program pemerintah. Dia pun mendesak agar para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi melakukan rekorektif atas pernyataannya.
"Hak dan kewajiban para kades adalah mendukung, menjalankan program pemerintah. Ini diatur dalam UU. Semangat para kades atau Apdesi menyuarakan presiden 3 periode perlu dicermati dan berpotensi ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ucap pimpinan Komisi II DPR Fraksi PDIP itu.
"Intinya, para kades yang bergabung dalam Apdesi tersebut perlu rekorektif dengan statement presiden 3 periode. Baca dan cermati kembali pasal demi pasal dalam UUD 1945," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'PPP Sebut Apdesi Rugikan Jokowi Karena Teriakan 3 Periode':
(maa/zak)