Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong TNI-Polri untuk mendukung serta mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sosial yang tengah digencarkan pemerintah. Menurutnya, kerja sama semua pihak dapat membawa Indonesia segera bangkit dari pandemi COVID-19.
"Kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk dapat mengendalikan dampaknya yang semakin meluas," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
"DPR RI ikut memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk dapat mengambil tindakan cepat dan responsif dalam menyelamatkan kehidupan rakyat," lanjutnya.
Di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, hari ini Puan pun menekankan 2 agenda strategis nasional yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni PEN dan reformasi struktural.
"Kebijakan negara pada program PEN diarahkan untuk membantu pelaku usaha agar dapat bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya," kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menilai kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti seluruhnya. Karena dikhawatirkan dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan dan akan menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat kali ini, Puan juga menyinggung soal dampak pandemi di bidang ekonomi yang terlihat dari terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diketahui pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minus 2,71%. Padahal di tahun lalu, ekonomi RI mulai membaik dengan angka 3,69%.
Oleh karena itu, dia berharap pemulihan ekonomi dapat diperkuat dan dipercepat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat. "Dampak pandemi juga dirasakan langsung oleh masyarakat usia kerja, yang terdampak pandemi COVID-19, mencapai 21,3 juta penduduk atau 10,3% dari usia kerja. Jumlah yang sangat signifikan," katanya.
Di sisi lain, tercatat ada lebih dari 5 juta pelaku usaha di Indonesia yang mengalami tekanan usahanya selama pandemi, sehingga membutuhkan restrukturisasi kredit di perbankan yang mencapai lebih dari Rp 800 triliun.
"Oleh karena itu, pemerintah dengan dukungan DPR RI, menjalankan Program PEN yang diarahkan pada bantuan untuk UMKM, insentif perpajakan untuk dunia usaha, serta relaksasi dan restrukturisasi kredit usaha," tutur Puan.
Terlepas dari itu, lanjut dia, negara juga tidak bisa berpasrah diri dalam menghadapi situasi ini. Melainkan harus berupaya maksimal dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.
"Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," jelas mantan Menko PMK itu.
Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik
(akd/ega)