.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong TNI-Polri untuk mendukung serta mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sosial yang tengah digencarkan pemerintah. Menurutnya, kerja sama semua pihak dapat membawa Indonesia segera bangkit dari pandemi COVID-19.
"Kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk dapat mengendalikan dampaknya yang semakin meluas," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
"DPR RI ikut memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk dapat mengambil tindakan cepat dan responsif dalam menyelamatkan kehidupan rakyat," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, hari ini Puan pun menekankan 2 agenda strategis nasional yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni PEN dan reformasi struktural.
"Kebijakan negara pada program PEN diarahkan untuk membantu pelaku usaha agar dapat bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya," kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menilai kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti seluruhnya. Karena dikhawatirkan dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan dan akan menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat kali ini, Puan juga menyinggung soal dampak pandemi di bidang ekonomi yang terlihat dari terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diketahui pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minus 2,71%. Padahal di tahun lalu, ekonomi RI mulai membaik dengan angka 3,69%.
Oleh karena itu, dia berharap pemulihan ekonomi dapat diperkuat dan dipercepat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat. "Dampak pandemi juga dirasakan langsung oleh masyarakat usia kerja, yang terdampak pandemi COVID-19, mencapai 21,3 juta penduduk atau 10,3% dari usia kerja. Jumlah yang sangat signifikan," katanya.
Di sisi lain, tercatat ada lebih dari 5 juta pelaku usaha di Indonesia yang mengalami tekanan usahanya selama pandemi, sehingga membutuhkan restrukturisasi kredit di perbankan yang mencapai lebih dari Rp 800 triliun.
"Oleh karena itu, pemerintah dengan dukungan DPR RI, menjalankan Program PEN yang diarahkan pada bantuan untuk UMKM, insentif perpajakan untuk dunia usaha, serta relaksasi dan restrukturisasi kredit usaha," tutur Puan.
Terlepas dari itu, lanjut dia, negara juga tidak bisa berpasrah diri dalam menghadapi situasi ini. Melainkan harus berupaya maksimal dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.
"Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," jelas mantan Menko PMK itu.
Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik
Menurutnya, dengan disahkannya UU tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam memperkuat fiskal APBN. Hal ini demi melakukan pemulihan sosial, ekonomi nasional serta reformasi struktural, guna mencegah agar Indonesia tidak mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial yang dalam.
"TNI-Polri dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19, khususnya dalam ikut mengawal pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, dapat mengambil peran strategis sesuai dengan tupoksinya," kata Puan.
Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga menekankan pentingnya mengobarkan energi positif, memperkuat semangat kerja bersama, dan gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu dia menyayangkan, masih banyak ditemukan sikap dan gerakan yang menolak kebijakan negara.
"Terdapat sekelompok masyarakat yang menolak berbagai bentuk protokol kesehatan, menolak divaksin, karena pemikiran yang sempit," ucapnya.
"Bahkan, dalam situasi pandemi, masih saja ada kelompok politik yang mencoba memancing di air keruh dengan memanfaatkan pandemi demi kepentingan politik pencitraan, atau bahkan melakukan penggalangan untuk mendiskreditkan kebijakan negara," tambah Puan.
Oleh karenanya, dia mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan percaya kepada pemerintah yang terus berusaha memberikan upaya terbaiknya dalam melindungi masyarakat di masa pandemi.
"Apapun kebijakan negara yang baik, tidak akan dapat berjalan efektif apabila situasi masyarakat tidak kondusif," tegasnya.
Lebih lanjut, Puan berbicara mengenai agenda nasional reformasi struktural saat ini yang diarahkan pada tiga fokus utama. Yakni pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Selain itu juga penyediaan infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi. Serta yang terakhir adalah institutional development, berupa reformasi birokrasi dan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha.
"Rapat Pimpinan TNI-Polri yang sedang dilakukan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi TNI-Polri untuk dapat mengkonsolidasikan, memantapkan dan menyelaraskan berbagai upaya, kebijakan dan program dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural," papar Puan.
"TNI-Polri, sebagai alat negara, agar dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural," imbuhnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik
"Selain itu agar masyarakat berada dalam situasi kehidupan sosial yang aman, tertib dan tenteram. TNI-Polri, dengan semangat bersama melawan pandemi, kami harapkan dapat membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat, lalu rakyat dan pemimpinnya, serta memperkuat energi positif kerja bersama seluruh anak bangsa," terang Puan.
Dikatakannya, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen dalam mengantisipasi penyebaran pandemi, memperkuat imunitas, adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat yang baru, dan hidup dalam situasi ketidakpastian saat ini.
Sebagai alat negara yang sangat strategis, TNI-Polri dinilai menjadi katalisator dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial. Yaitu dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai program pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan efektif. Puan mengatakan pembangunan nasional ke depan masih akan menghadapi berbagai tantangan.
"Kita menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur agama, nilai luhur budaya, toleransi, tergerusnya sopan santun, etika, bahkan mulai semakin dirasakan adanya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara," jelas dia.
Dia menjelaskan di tengah persaingan perekonomian global yang semakin ketat, perlu didukung kesiapan perekonomian nasional yang berdaya saing serta SDM yang berkualitas. Apalagi Indonesia juga dihadapkan pada ketidakpastian akibat pandemi, beban berat dalam pemulihan sosial dan ekonomi, dan ruang fiskal APBN yang terbatas. Guna menghadapi perkembangan dan tantangan tersebut, lanjut Puan, dibutuhkan kekuatan nasional di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
"TNI-Polri memegang peran yang sangat strategis dalam ikut membangun kekuatan nasional tersebut, yaitu dengan menciptakan situasi yang kondusif sehingga pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik dapat dilaksanakan dengan efektif," jelas Puan.
"Dengan kerja bersama, gotong royong, TNI-Polri ikut menggelorakan energi positif yang dapat mempersatukan kekuatan kolektif rakyat membangun kemajuan Indonesia," tutupnya.
