ADVERTISEMENT

Pro-Kontra Isoter di Jakarta Bukan untuk Orang Kaya

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 16 Feb 2022 20:12 WIB
DKI Jakarta jadi provinsi penyumbang kasus aktif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Guna cegah penyebaran Corona, kawasan Bundaran HI pun disemprot disinfektan.
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Suara Anggota Dewan

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta BPBD DKI Jakarta tidak membatasi warga berdasarkan harta dalam menggunakan isoter. Gilbert menyebut imbauan agar orang kaya isolasi di hotel malah membuat masyarakat jadi bingung.

"Peraturan tentang itu juga tidak ada. Itu bikin bingung masyarakat," kata Gilbert kepada wartawan.

Gilbert menyarankan agar warga diberikan kebebasan untuk memilih tempat isolasi apabila positif Corona. Menurut Gilbert, warga memiliki hal atas tempat isolasi itu.

"Sebaiknya itu diberi kebebasan saja, artinya bebas memilih mau mondok di mana. Bukan disarankan karena itu hak seseorang. Tidak usah didorong-dorong," kata dia.

Dia menekankan tak ada batasan kaya dalam penanganan wabah. Dia menilai jika Pemprov DKI menginginkan adanya ketentuan penghuni isoter itu perlu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ketentuan batasan kaya juga tidak ada dalam penanganan wabah. Kalau memang perlu, jangan BPBD yang mengatakan itu, tapi lewat pernyataan Gubernur atau lewat Pergub," jelasnya.

Sementara itu PAN DKI menilai usulan itu bisa mendorong penggunaan APBD agar tepat sasaran.

"Bisa memahami pernyataan Kepala BPBD agar orang yang kaya dapat membiayai isolasi sendiri. Mereka bisa memilih fasilitas yang diinginkan," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda.

Menurut Oman, imbauan itu bagus untuk diterapkan. Sebab, kata dia, hal itu agar APBD digunakan untuk kelompok menengah ke bawah.

"Ini bagus juga agar APBD digunakan untuk menengah bawah sehingga tepat sasaran. Mengurangi beban APBD," kata dia.


(idn/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT