.webp)
Isolasi terpadu (Isoter) di Jakarta menuai pro dan kontra. BPBD DKI mengimbau agar orang kaya tak isoman di isoter demi porsi warga menengah ke bawah.
Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa mengatakan Pemprov sudah menyediakan isoter untuk warga positif Corona melakukan isolasi. Namun dia berharap isoter itu diisi bukan dari kalangan orang mampu.
"Memang hasil koordinasi kami dengan Ibu Kadin Kesehatan, seperti saran Bapak, kami juga memilah, Pak, karena itu juga peruntukannya untuk warga menengah ke bawah, Pak," kata Isnawa saat rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta secara virtual, Selasa (15/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita harapkan keluarga mampu orang kaya itu agar memanfaatkan hotel-hotel yang berbayar, Pak, jadi mereka bisa membiayai sendiri memasuki hotel-hotel bahkan ada yang sampai misalnya paket Rp 20 juta dan lain-lain, itu kan mereka mampu kan. Jadi mereka tidak mengganggu porsi untuk orang-orang kecil," lanjutnya.
Baca juga: Wisma TMII Jadi Tempat Isolasi COVID |
BPBD DKI memantau pasien yang keluar dan masuk di tempat isoter. Dia menyebut data pasien yang masuk dan keluar itu kemudian dibuat laporan untuk disampaikan ke gubernur dan jajaran.
"Saya juga ninjau yang di RS KH Hasyim Asyari di Cengkareng, Pak, setiap hari kami memantau update terkini perkembangan jumlah orang yang masuk dan udah selesai isolasi, kita ada datanya secara langsung dan selalu saya laporkan ke Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda berkaitan dengan hal itu," ujarnya.
Isnawa menyatakan orang kaya tak perlu ke isoter sekadar imbauan. Dia menuturkan isoter diprioritaskan untuk masyarakat umum.
"Ya sifatnya imbauan, orang the have bisa manfaatkan hotel-hotel berbayar. Kita prioritaskan warga masyarakat umum manfaatkan isoter-isoter," kata Isnawa.
Wagub Tegaskan Isoter untuk Semua
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan semua masyarakat bisa menjalani isolasi mandiri di tempat isolasi terpadu (isoter). Dia menyebut isoter disiapkan bagi masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi.
"Ya nggak (untuk menengah ke bawah), semuanya bisa. Karena tempat-tempat sudah disiapkan untuk masyarakat yang membutuhkan isolasi," ucapnya.
Riza menerangkan prosedur untuk mendapatkan tempat isoter tidak sulit. Dia mengatakan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit (RS), adalah pihak yang akan membuat rujukan bagi pasien yang hendak isolasi di isoter.
"Prosedurnya tidak sulit ya, semuanya, nanti kan Puskesmas akan merujuk, RS akan merujuk," ujarnya.
Riza juga mengatakan isoter di Jakarta juga bisa dipakai warga luar Ibu Kota. Riza menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan enam tempat isoter.
"Sebetulnya ini kan untuk kemanusiaan ya. Kita nggak pernah membedakan kalau daerah mereka masing-masing tidak ada atau penuh, tentu kita pasti membantu. Iya (boleh untuk warga luar Jakarta)," kata Riza.
Menurutnya, dari enam tempat isoter yang disiapkan, masih banyak yang belum terpakai. Riza memastikan tidak ada persoalan terkait isoter di Jakarta. Dia menyebut, dari 921 bed yang disediakan, baru terpakai 47.
"Dari yang disiapkan ini enam ya, itu jumlah bed 921 ya, yang terpakai baru 47. Jadi masih banyak yang sisa ya," tambahnya.
Simak Video 'Duh! Corona RI 16 Februari Tembus 64.718 Kasus!':
Suara Anggota Dewan
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta BPBD DKI Jakarta tidak membatasi warga berdasarkan harta dalam menggunakan isoter. Gilbert menyebut imbauan agar orang kaya isolasi di hotel malah membuat masyarakat jadi bingung.
"Peraturan tentang itu juga tidak ada. Itu bikin bingung masyarakat," kata Gilbert kepada wartawan.
Gilbert menyarankan agar warga diberikan kebebasan untuk memilih tempat isolasi apabila positif Corona. Menurut Gilbert, warga memiliki hal atas tempat isolasi itu.
"Sebaiknya itu diberi kebebasan saja, artinya bebas memilih mau mondok di mana. Bukan disarankan karena itu hak seseorang. Tidak usah didorong-dorong," kata dia.
Dia menekankan tak ada batasan kaya dalam penanganan wabah. Dia menilai jika Pemprov DKI menginginkan adanya ketentuan penghuni isoter itu perlu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).
"Ketentuan batasan kaya juga tidak ada dalam penanganan wabah. Kalau memang perlu, jangan BPBD yang mengatakan itu, tapi lewat pernyataan Gubernur atau lewat Pergub," jelasnya.
Sementara itu PAN DKI menilai usulan itu bisa mendorong penggunaan APBD agar tepat sasaran.
"Bisa memahami pernyataan Kepala BPBD agar orang yang kaya dapat membiayai isolasi sendiri. Mereka bisa memilih fasilitas yang diinginkan," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda.
Menurut Oman, imbauan itu bagus untuk diterapkan. Sebab, kata dia, hal itu agar APBD digunakan untuk kelompok menengah ke bawah.
"Ini bagus juga agar APBD digunakan untuk menengah bawah sehingga tepat sasaran. Mengurangi beban APBD," kata dia.
