Saling sentil pejabat kembali melibatkan anggota DPR RI Fadli Zon. Fadli Zon heran terhadap sikap Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan, yang menolak usulan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, balik menyentil Fadli Zon.
Untuk diketahui, usulan Anies Baswedan soal PTM di Jakarta dihentikan 100 persen ditolak Luhut. Jodi selaku juru bicara Luhut mengatakan pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan penerapan PTM terbatas. Sebab, sektor pendidikan disebutnya harus diperlakukan setara dengan sektor-sektor lainnya.
"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata Jodi saat dimintai konfirmasi, Kamis (3/2).
Selain itu, dia berharap pemerintah daerah ikut serta dalam menjaga kesehatan para siswa selama proses PTM. Dia menerangkan penerapan PTM terbatas sudah diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) empat kementerian.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan COVID-19. Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB empat menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah," kata Jodi.
Penolakan Luhut memantik reaksi Fadli Zon. Fadli Zon membela Anies Baswedan. Dia menyebut keputusan Luhut aneh.
Fadli Zon mengatakan seharusnya PTM dihentikan di tengah lonjakan kasus COVID-19. "Ini aneh. Harusnya ketika COVID-19 sedang tinggi, ya PTM dihentikan sementara. Kalau sudah landai, PTM bisa dilanjutkan," ujar dia dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan.
Simak juga video 'Kebijakan Pemerintah yang Dipertanyakan di Tengah Lonjakan COVID-19':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
