Luhut Tolak Usul Anies soal PTM, Fadli Zon: Gunakan Akal Sehat Pak LBP

ADVERTISEMENT

Luhut Tolak Usul Anies soal PTM, Fadli Zon: Gunakan Akal Sehat Pak LBP

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 04 Feb 2022 12:37 WIB
Fadli Zon di Petamburan (Adhyasta Dirgantara/detikcom).
Foto: Fadli Zon. (Adhyasta Dirgantara/detikcom).
Jakarta -

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menolak usulan Gubernur DKI Anies Baswedan yang meminta pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta dihentikan. Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut itu aneh.

"Ini aneh," kata Fadli Zon dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (4/2/2022).

Fadli Zon mengatakan seharusnya PTM dihentikan di tengah lonjakan kasus COVID-19. "Harusnya ketika COVID-19 sedang tinggi ya PTM dihentikan sementara. Kalau sudah landai, PTM bisa dilanjutkan," ujarnya.

Fadli mengatakan PTM saat ini terkesan dipaksakan. Dia lantas mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika banyak siswa terpapar COVID. Dia meminta Luhut memakai akal sehat.

"Siapa yang bertanggung jawab kalau para siswa di DKI Jakarta terpapar COVID akibat PTM yang dipaksakan? Mari gunakan akal sehat Pak LBP," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta. Luhut Binsar Pandjaitan memberikan jawaban terkait usulan tersebut.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, meminta pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerapan PTM terbatas. Menurutnya, sektor pendidikan harus diperlakukan setara dengan sektor-sektor lainnya.

"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata Jodi saat dikonfirmasi, Kamis (3/2/2022).

Jodi berharap pemerintah daerah dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan para siswa selama proses PTM. Dia menerangkan bahwa penerapan PTM terbatas sudah diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) empat kementerian.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan COVID-19. Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM Terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB empat menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah," kata Jodi.

Simak video 'Kebijakan Pemerintah yang Dipertanyakan di Tengah Lonjakan Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT