BNPT menyebut ada 198 pondok pesantren (ponpes) di Indonesia yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Keterangan tersebut justru menjadi sorotan. Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar memohon maaf atas pernyataan tersebut.
Sebab, data milik BNPT itu dirasa Boy telah melukai perasaan umat Islam. Permohonan maaf itu disampaikan Boy kala berkunjung ke kantor MUI di Menteng, Jakarta Pusat.
"Saya selaku Kepala BNPT mohon maaf karena memang penyebutan ponpes ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok, umat Islam," kata Boy, Kamis (3/2/2022).
Awal Mula Polemik
Ihwalnya data tersebut diungkap Boy saat rapat kerja dengan III DPR RI pada Selasa (25/1). Dalam slide paparannya, Boy memaparkan data 11 ponpes telah terafiliasi dengan Jamaah Anshorut Khilafah.
Ada pula 68 ponpes lainnya yang terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI) yang terhubung dengan Al-Qaeda. Bahkan sebanyak 119 ponpes juga disebut Boy terafiliasi dengan Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar Boy.
Sanggahan 'Senayan': Aneh!
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai keterangan yang disampaikan Boy itu janggal. Sebab, BNPT seolah membiarkan menjalarnya paham radikalisme menyebar di kalangan ponpes.
"Aneh kalau sudah tahu kok dibiarkan. Lakukan tindakan pencegahan. Sampaikan daftar pesantren tersebut ke publik agar masyarakat juga dapat mengawasi aktivitasnya," ucap Jazilul, Rabu (26/1/2022).
Dia menyarankan BNPT membina para santri di ponpes yang terindikasi telah terpapar radikalisme.
"Saran saya, santrinya dibina melalui keluarganya juga. Caranya, cari sebab musababnya sehingga dapat dicegah lebih dini," ucapnya.
Simak tanggapan Dewan Masjid di halaman selanjutnya....
(rak/rak)