.webp)
PKS mengkritik BNPT karena mengungkapkan data soal 198 pondok pesantren (ponpes) terafiliasi dengan jaringan terorisme. PKS mengingatkan BNPT tidak mengungkapkan informasi-informasi yang justru memicu kegaduhan.
"Sebenarnya bahasa-bahasa begini bagusnya, oleh lembaga yang sangat sensitif, tidak perlu keluar ke publik. Itu cukup intelijen saja dan cukup ditutup. Sebab, kalau 198 pesantren artinya berapa banyak berarti yang terpapar teroris di republik ini? Apa benar?" kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (31/1/2022).
Aboe Bakar mengingatkan bahwa ponpes berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia. Anggota DPR RI itu meminta BNPT tak membuat gejolak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus sadar Republik ini tidak terlepas dari pejuang-pejuang, orang-orang dari pondok pesantren. Jadi jangan mudah bikin gejolak, kegaduhan keumatan yang cukup merepotkan di ujung-ujung tahun politik seperti ini," jelasnya.
Lebih lanjut Aboe Bakar mengingatkan BNPT agar informasi seperti perihal ratusan pesantren terafiliasi jaringan terorisme tak diumbar ke publik. Lebih baik, Aboe Bakar menyarankan agar dibicarakan secara tertutup dengan pihak-pihak terkait, seperti Komisi III DPR.
"Saya ingin ingatkan kepada BNPT, kalau ada informasi itu cukup ditahan dulu, nanti didengarkan. Kalau mau bicara khusus dengan Komisi III, bicara khusus, jangan di publik, di Komisi III dikeluarkan, sehingga kita bisa menyisir. Semua juga tidak meyakinkan hal itu," terang Aboe Bakar
Sebelumnya, informasi soal 198 pesantren terafiliasi dengan jaringan terorisme disampaikan Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Selasa pekan lalu. Tak ada permintaan dari BNPT agar soal informasi itu disampaikan tertutup.
BNPT sendiri sudah menanggapi reaksi-reaksi terkait informasi tersebut. BNPT menyebut sejatinya data yang disampaikan Boy Rafli itu merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi yang memiliki tupoksi pencegahan radikal terorisme.
"Sejatinya, data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R Ahmad Nurwakhid dalam keterangan pers tertulis, Minggu (30/1).
(zak/zak)
