Indeks Persepsi Korupsi di Bawah Rata-rata, MAKI Minta Novel dkk Ditarik ke KPK

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 07:17 WIB
Boyamin Saiman
Foto: Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -

Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada 2021 masih berada di bawah rata-rata, yakni 38. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Novel Baswedan dan eks pegawai lain yang dipecat ditarik kembali ke KPK.

"Solusi untuk Indeks Persepsi Korupsi naik, ini ambil semua yang dulu ditendang, tarik kembali. Karena mereka yng bisa diandalkan untuk perbesar pemberantasan korupsi. Betul (Novel dkk)," ujar Boyamin saat dimintai konfirmasi, Rabu (26/1/2022).

Boyamin mengungkapkan UU KPK yang direvisi harus dibatalkan dan kembali ke UU yang lama untuk mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Selain itu, dia mendesak pimpinan KPK yang pernah disanksi dewan pengawas (dewas) mengundurkan diri.

"UU KPK yang direvisi dibatalkan, kembali ke UU lama. Apapun revisi ini termasuk salah satu yang menurunkan indeks kita. Kedua, orang-orang pimpinan KPK yang kemarin kena sanksi etik dewas menurut saya mengundurkan diri," tuturnya.

"Ketiga, harus berani (menangkap) yang besar-besar. Dan juga kemarin yang menurunkan persepsi itu salah satunya adalah TWK. Yang kemudian tidak menjadikan ini naik itu salah satunya TWK itu," sambungnya.

ICW Nilai Pemberantasan Korupsi Era Jokowi Jalan di Tempat

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menjelaskan Indeks Persepsi Korupsi yang masih di bawah rata-rata menjadi pertanda pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jalan di tempat.

"Masa depan pemberantasan korupsi menemui jalan terjal. Betapa tidak, sesumbar yang selama ini diucapkan oleh pemerintah untuk membantah pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi belum terbukti. Alih-alih meningkat signifikan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya bertambah satu poin, dari 37 menjadi 38. Hal ini setidaknya menjadi pertanda bahwa pemberantasan korupsi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjalan di tempat," kata Kurnia melalui keterangannya.

Kurnia mengungkapkan, pada saat yang sama, arah politik hukum pemberantasan korupsi semakin mengalami kemunduran. Pangkal persoalannya pun klasik, yakni ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya disibukkan dengan pembenahan sektor ekonomi dengan memproduksi beragam proyek infrastruktur dan penguatan investasi. Alhasil, akibat kekeliruan arah itu, mayoritas kalangan pebisnis mengambil untung di tengah stagnasinya situasi penegakan hukum.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...

Lihat juga Video: Indeks Persepsi Korupsi Meningkat, Ma'ruf Amin: Jangan Puas Diri

[Gambas:Video 20detik]