Kapolri Ungkap Upaya Tangani Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Sepanjang 2021

Fajar Pratama - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 19:19 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Dok. DPR)
Jakarta -

Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja di DPR pada Senin (24/1/2022) kemarin. Ada banyak pencapaian yang diraih Polri, termasuk dalam penegakan hukum kejahatan terhadap kekayaan negara.

"Pada tahun 2021, kerugian keuangan negara dari kasus korupsi menurun sebesar 6,2% dan keuangan negara yang berhasil diselamatkan meningkat 18,5% sebesar Rp 442 miliar berdasarkan penilaian dari BPK dan BPKP. Total kasus yang diselesaikan sebanyak 247 kasus dari 557 kasus," kata Sigit kepada jajaran Komisi III DPR.

Untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi, lanjut Sigit, Polri juga telah merekrut 44 eks pegawai KPK dengan mengedepankan upaya pencegahan korupsi dan pengembalian kerugian negara. Pencegahan dilakukan melalui perbaikan sistem secara terukur melalui perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

"IPK merupakan indeks komposit yang terdiri dari 13 indikator global terkait persepsi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan IPK sebesar 1 poin dapat berkontribusi terhadap peningkatan gross domestic product sebesar 1,7% atau Rp 273 triliun," jelas Sigit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit PrabowoKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Dok. DPR)

Dalam rapat kerja itu, Sigit juga memaparkan upaya Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kekayaan alam.

"Polri juga melakukan penegakan hukum kejahatan terhadap kekayaan alam, di mana sepanjang tahun 2021, kami telah mengungkap 324 kasus illegal logging, 350 kasus illegal mining dan 35 kasus illegal fishing," ujar mantan Kapolda Banten ini.

Sigit mengatakan hal tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam melindungi kekayaan alam dengan menindak tegas para pelaku kejahatan terhadap kekayaan alam.

"Hal ini merupakan komitmen Polri dalam melindungi kekayaan alam dengan menindak tegas para pelaku kejahatan yang merusak hutan lindung, tidak melakukan kewajibannya berupa pembayaran jaminan reklamasi dan pajak sehingga merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana," tegas Sigit.

(hri/fjp)