Koalisi Ibu Kota Ajukan Kontra Memori Hadapi Banding Jokowi soal Polusi Udara

Zunita Putri - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 17:28 WIB
Koalisi Ibu Kota Ajukan Kontra Memori Hadapi Banding Jokowi soal Polusi Udara
Koalisi Ibu Kota Ajukan Kontra Memori Hadapi Banding Jokowi soal Polusi Udara (Zunita Putri/detikcom)
Jakarta -

Kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mengajukan permohonan banding atas vonis hakim terkait polusi udara. Permohonan dilakukan dengan menyerahkan kontra memori banding untuk menghadapi perlawanan dari pemerintah, salah satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Permohonan banding diserahkan di Pengadilan Negeri Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (17/1/2022). Permohonan banding diserahkan oleh sejumlah perwakilan koalisi, mereka datang membawa beberapa poster, salah satu tulisannya 'Government Inaction Kills'.

"Hari ini kami mendaftarkan kontra memori banding untuk menguatkan putusan PN, menguatkan pertimbangan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama pertimbangan hukum atas polusi udara Jakarta," ujar pengacara Koalisi Ibu Kota, Jeanny Sirait.

Jeanny mengatakan permohonan sudah terdaftar di PN Jakpus. Koalisi juga mengajukan beberapa poin yang diajukan banding.

"Pertama, mereka sudah melakukan upaya perbaikan pada semua baku mutu udara ambien di Indonesia secara menyeluruh melalui revisi terhadap PP 41/1999 dengan PP 22/2021, yang mana ini tidak relevan, kenapa karena gugatan polusi udara sejak 2019. Maka penggunaan PP 22/2021 tidak relevan digunakan dalam poin yang disampaikan dalam memori banding," katanya.

Jeanny mengatakan poin kedua adalah terkait upaya pemerintah dalam mengendalikan polusi udara. Dia menilai upaya pemerintah hingga saat ini belum 100 persen.

"Mereka menyatakan upaya memenuhi kesehatan masyarakat yang penting sudah ada upayanya, tidak perlu 100 persen, itu menegaskan sikap negara bahwa bagi mereka upaya pemenuhan kesehatan masyarakat tidak perlu 100 persen, yang penting ada aja upaya. Ini logika pikir yang salah dalam pemenuhan hak, pemerintah harusnya melakukan upaya sampai maksimal," jelas Jeanny.

Udara Masih Kotor

Sementara itu, salah satu penggugat, Khalisah Khalid, menilai saat ini kualitas udara masih kotor. Dia menyebut hingga saat ini hasil dari upaya pemerintah menurunkan polusi belum terlihat.

"Kalau mereka terutama yang banding, mereka sudah mengatakan bahwa mereka sudah melakukan upaya mengeluarkan regulasi, tapi faktanya kualitas udara hari ini masih kotor, dan tidak sehat. Itu menunjukkan upaya mereka belum maksimal, saat hakim memutuskan mereka salah, majelis Hakim juga sudah menilai upaya mereka belum maksimal sehingga mereka diputus perbuatan melawan hukum," kata Khalisah.

Meski begitu, Khalisah mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak mengajukan banding. Dia pun meminta Anies terus mengawal kualitas udara.

"Sejauh ini memang yang tidak banding misalnya Gubernur DKI Jakarta, kami menyambut baik sebagai political will, tapi kita harus mengawalnya bersama. Karena memang upaya DKI yang tidak banding kan tidak bisa jalan kalau tidak didukung oleh pemerintah pusat," kata Khalisah.

Terakhir, dia menyayangkan adanya upaya banding dari pemerintah pusat. Menurutnya, perlawanan pemerintah pusat ini menjadi ganjalan Pemprov untuk melaksanakan putusan hakim PN Jakpus pada tingkat pertama.

"Nah ini juga yang kami sesalkan karena presiden, kementerian lain itu justru banding. Ini sedikit banyak mempengaruhi pemerintah provinsi untuk bisa melakukan implementasi," ucap Khalisah.