Alasan Jokowi Banding Atas Vonis Bersalah soal Polusi Udara

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 16:21 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pihak tergugat resmi mengajukan permohonan banding atas vonis hakim terkait polusi udara. Pemerintah ingin menguji lebih lanjut mengenai masalah kualitas udara.

"Banding adalah hak. Dalam konteks ini, pemerintah melihat ini sebagai kesempatan menguji dan mengelaborasi lebih lanjut dari permasalahan kualitas udara ini, agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak, termasuk pemerintah," kata Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini, kepada wartawan, Senin (4/7/2021).

Faldo lantas berbicara mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap belum dipertimbangkan hakim. Pemerintah, menurut Faldo, akan membeberkan kebijakan-kebijakan tersebut di kesempatan selanjutnya.

"Kami menilai beberapa kebijakan belum menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan. Apa saja kebijakannya? Tunggu, kami akan uraikan nanti lengkapnya. Yang jelas sekali lagi, kami tegaskan pemerintah memiliki komitmen besar dalam peningkatan kualitas udara, dalam isu ini," ujar Faldo.

Namun Faldo menegaskan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas udara. Berbagai upaya dilakukan untuk menjalankan komitmen tersebut.

"Apapun putusan pengadilan tidak akan mengurangi komitmen itu. Dengan atau tanpa putusan pengadilan, pemerintah tetap akan menjalankan komitmen terhadap kualitas udara," imbuh dia.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakpus mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara. Hakim menyatakan pemerintah yang merupakan tergugat dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum.

"Mengadili dalam provisi, menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para penggugat, dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat II. Dalam pokok perkara; mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian," ujar hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (16/9).

Hakim menyatakan para tergugat dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penanganan polusi udara. Adapun para tergugat dalam perkara ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, tercantum turut tergugat, yakni Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

"Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum," tegas hakim Saifuddin.

Simak juga 'Terungkap! Polusi Udara Sumbang 15% Kematian Akibat COVID-19':

[Gambas:Video 20detik]