Ketua Majelis Jaringan ProDEM Iwan Sumule angkat bicara terkait serangan balik juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, kepadanya. Dia menilai serangan tersebut lucu dan salah sasaran.
"Itu lucu dan salah sasaran. Ketika saya disuruh mengawasi anggaran di Kementerian Pertahanan. Ini lucu sekali," ujar Iwan saat dihubungi, Sabtu (15/1/2022).
"Itu bukan serangan balik, tapi ingin mengalihkan persoalan. Beliau bilang, daripada sibuk ngurusin PCR, saya disuruh ngurusin anggaran Pertahanan. Ini kan mengalihkan persoalan," sambungnya.
Iwan sangat menyayangkan statement yang dikeluarkan Jodi. Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakharmonisan di kabinet Jokowi.
"Baru kali ini saya melihat, ada sebuah kementerian yang meminta publik mengawasi anggaran oleh kementerian lain. Menurut saya, ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan di antara kabinet ini," ujarnya.
Iwan menilai bukan hal yang tepat ketika dia mengawasi anggaran. Menurutnya, ada lembaga pemerintah yang bertugas dalam hal pengawasan anggaran tersebut.
"Secara ketatanegaraan kan ada di sana, lapor saja DPR, lapor saja BPK atau ke KPK, kalau merasa ada hal yang juga temukan seperti apa yang kami temukan di Pak Luhut dan Pak Erick," kata dia.
Iwan juga menanggapi pendapat Jodi soal kasus eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di kasus lobster. Iwan mengatakan pihaknya tidak menghilang ketika kasus tersebut mencuat.
"Kita sangat menyayangkan peristiwa itu (kasus lobster) terjadi. Apa yang harus disampaikan lagi, orang sudah ditangkap. Kalau terkait Pak Edhy kan sudah ditangkap, sudah ditindak, apa lagi?" ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, laporan terkait Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait isu bisnis PCR masih dalam tahap penyelidikan kepolisian.
Lebih lanjut Iwan meminta Luhut bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum yang berlangsung.
"Proses hukum ini jalan, Pak Luhut jalanin saja proses hukum ini. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, suruh jalanin saja daripada sibuk-sibuk bilang orang buat ngawasin kementerian lain," tuturnya.
Iwan mengatakan pihak kepolisian seharusnya sudah memeriksa pihak-pihak terkait dalam kasus ini, mulai PT GSI hingga Menko Luhut dan Erick Thohir.
"Tinggal memanggil PT GSI, betul nggak akta notaris orang-orang ini keberadaannya ada di sini atau nggak. Ini sebenarnya mengkonfirmasi saja, kan gampang kan," kata dia.
"Kedua, periksa Luhut, periksa Erick Thohir, betul nggak Anda ada di sini, gitu loh. Kan tinggal gitu, gampang sekali. Kalau itu benar terkonfirmasi mereka terafiliasi keberadaannya, ada terhubung mereka, ya sudah, selesai mereka," sambungnya.
Iwan mengaku sudah mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan (SP2HP) dari Polda Metro Jaya terkait kasus ini.
"Sementara saya baru dapat SP2HP dari Polda Metro Jaya. Memang sedang berjalan proses penyelidikan, jadi polisi sedang meminta keterangan saksi lain. Penyelidikan sedang jalan, upaya itu sedang dilakukan," tuturnya.
Iwan mengatakan kolusi dan nepotisme berbeda dengan korupsi. Lebih lanjut, Iwan berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporannya terkait kasus bisnis PCR.
"Kami berharap, PMJ terkait laporan kami ditindaklanjuti, karena unsur-unsurnya sangat terpenuhi. Ini yang kami laporkan kasus kolusi dan nepotisme," kata dia.
Lihat juga Video: Panglima TNI Tegaskan Tak Ada Tarik-Menarik Nama Posisi Pangkostrad
(aud/aud)