Terungkap dugaan pelanggaran hukum di balik proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 yang merugikan negara hampir Rp 1 triliun. Anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah mendorong kasus itu diusut tuntas jangan sampai berlarut-larut.
"Dalam hal ini, pemerintah secara keseluruhan harus berani mengungkap kebenaran seterang-terangnya. Permasalahan tersebut merupakan masalah yang sudah berlarut-larut terjadi di Kementerian Pertahanan. Kami menginginkan kepada seluruh jajaran pemerintah, tidak hanya Kemhan, untuk meluruskan masalah yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar," kata Rizki kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).
"Jangan sampai pemerintah hanya mau merencanakan pengembangan alutsista jangka panjang dengan nilai yang besar tanpa mau menyelesaikan apa yang belum tuntas. Harus ada keberanian untuk menyibak potensi kerugian negara ini," lanjut Rizki.
Politikus Demokrat ini yakin proyek satelit itu akan sangat menguntungkan bagi RI. Untuk itu, dia mendukung kebijakan proyek tersebut namun pembiayaannya harus dilakukan dengan transparan.
"Kami menginginkan sistem surveillance yang solid untuk kepentingan pertahanan Indonesia. Kami menilai keberadaan satelit akan sangat menguntungkan. Akan tetapi, jika proyek besar semacam ini tidak dilakukan dengan transparan, maka malah akan menimbulkan kerugian yang tidak main-main," ujar Rizki.
Lebih lanjut, dia pun meminta pihak yang terkait dengan kasus itu harus bertanggung jawab. "Maka dari itu, kami mendorong para pemangku kebijakan yang terkait dalam pengadaan proyek ini untuk menunjukkan sikap kenegarawanan yang bertanggung jawab," ucap Rizki.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi I F-Golkar Bobby Adhityo Rizaldi. Dia mengatakan perlunya lembaga audit bertindak menyelidiki kasus ini.
"Ya tentu indikasi-indikasi dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan ada potensi kerugian negara tersebut perlu dilakukan audit oleh lembaga pemeriksa negara agar jelas dan segera diambil keputusan tindak lanjutnya," ujarnya.
Dia pun meminta lembaga terkait baik Kemham dan Kemenkominfo diperiksa secara komprehensif.
"Pemeriksaan harus komprehensif di Kemenhan dan Kominfo, yang saat itu berupaya untuk mempertahankan pengelolaan slot orbit dan spektrum L band yang akan bilang di Januari 2018. Termasuk sebab kenapa tidak bisa membayar kontrak tersebut, dan koordinasi antar sektor lembaga negara. Jadi perlu secara holistic," tuturnya.
Selengkapnya di halaman berikut
Simak Video: Proyek Satelit Kemhan 2015 Rugikan Negara Ratusan Miliar!
(eva/aud)