Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pengusutan tuntas terkait dugaan pelanggaran hukum di proyek satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Dia menyampaikan pemerintah sudah beberapa kali membahas kasus satelit Kemhan tersebut saat rapat.
"Sampai dengan saat ini pemerintah sudah beberapa kali mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Saya juga sudah bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Pertahanan, Menkominfo, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Jaksa Agung," kata Mahfud saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
"Hari Rabu kemarin, saya melaporkan kepada Bapak Presiden, dan Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," sambung dia.
Mahfud Md mengungkapkan negara rugi hampir Rp 1 triliun akibat proyek tersebut. Kerugian diakibatkan oleh kontrak yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 sampai saat ini.
Singkatnya, Kemhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran.
"Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan, ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar," terang Mahfud.
"Padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada," imbuh Mahfud.
Avanti menggugat pemerintah Indonesia karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan biaya sewa dalam kontrak tersebut. Mahfud menyebut sejauh ini negara diwajibkan membayar kepada dua perusahaan itu dengan nilai ratusan miliar rupiah.
"Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani sehingga pada 9 Juni 2019," ucap Mahfud.
"Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling sebesar Rp 515 miliar. Jadi negara membayar Rp 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya," lanjut Mahfud.
Simak video 'Proyek Satelit Kemhan 2015 Rugikan Negara Ratusan Miliar!':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
