Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa ada 8 kementerian yang meminta melakukan survei sendiri, ketika KPK akan menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Pahala menyebut kementerian itu beralasan respondennya dirahasiakan.
"Nah ada 8 kementerian lembaga yang secara khusus minta, 'Saya mau melaksanakan sendiri'. Kita bingung juga, Pak Agung nanya 'Kenapa mau sendiri?', 'Responden saya rahasia pak'," kata Pahala dalam webinar 'Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas 2021', Kamis (23/12/2021).
"Jadi ini ada beberapa responden yang rahasia, jadi nggak mau terbuka siapa respondennya," sambungnya.
Delapan kementerian/lembaga survei itu adalah PPAT, LPSK, BIN, KPAI, BPK, TNI, Kementerian Keuangan, dan Baznas. Menurut Pahala, tentu cara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Pasalnya, penyelenggaraan survei tentu menjunjung unsur independen supaya nilai yang dihasilkan sesuai dengan faktanya.
"Ya kita bilang ini sistemnya kita kasih, ini caranya kita kasih, tapi kita tidak sertakan dalam hasil agregat, karena nggak fair juga," kata Pahala.
"Kan salah satu kekuatan survei kalau kita independen ya, kalau nggak independen orang ketawa juga. Saya melakukan sendiri, saya nilai sendiri, kan rasanya susah interpretasinya," tambahhya.
Selanjutnya, Pahala mencontohkan salah satunya, yakni Kementerian Keuangan, yang tidak merahasiakan respondennya. Namun kementerian tersebut akan menilai setiap direktoratnya, walaupun surveinya dilakukan sendiri.
"Kementerian Keuangan ini agak unik, respondennya nggak rahasia tapi dia minta semua dirjennya bisa dinilai satu-satu kayak satu kementerian. Wah kita bilang ini respondennya harus gede, jadi terakhir dia sekitar 20 berapa ribu gitu respondennya," katanya.
"Tapi dia ngelakuin sendiri, jadi kita nggak mau ambil angkanya, kita lihat aja hasilnya. Yang terendah Dirjen Pajak, kedua rendah Dirjen Bea Cukai, ya persis kayak pendapat masyarakat aja," sambungnya.
Lebih lanjut, Pahala menerangkan bahwa survei yang dilakukan sendiri tentu tidak fair. Hasil surveinya pun, katanya tak masuk dalam agregat.
"Itu hasil yang di kementerian, kalau yang lain karena respondennya rahasia ya kita cuma lihat angkanya, dan kita bilang mungkin Pak Ketua kita tahun depan bisa ngomong lagi di level mana, karena nggak enak juga ngukur sendiri, di luar, mau nilainya tinggi nggak ada hasilnya, nilainya rendah apalagi," ujarnya.
(dhn/yld)