.webp)
Survei Penilaian Integritas atau SPI yang diluncurkan KPK memetakan kecenderungan terjadinya korupsi di Indonesia. Dari ukuran itu, menurut KPK, ada indikasi di suatu wilayah atau instansi memiliki tingkat korupsi yang tinggi atau tidak.
Untuk SPI 2021 yang digelar KPK, berikut data yang ditampilkan:
- Nasional 72,4 persen
- Lembaga Non-kementerian 81,9 persen
- Kementerian 80,3 persen
- Pemerintah Provinsi 69,3 persen
- Pemerintah Kota 71,9 persen
- Pemerintah Kabupaten 70,9 persen
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kemudian memaparkan persentase dalam SPI itu. Menurutnya, semakin tinggi persentase yang didapat, kecenderungan terjadinya korupsi di wilayah atau instansi itu semakin kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pahala kemudian mencontohkan, apabila ada wilayah atau instansi yang mendapatkan 50 persen untuk SPI, bisa dibilang sistem di wilayah atau instansi itu cenderung lekat dengan korupsi. Sistem yang dimaksud Pahala bisa dari pemimpin di daerah atau instansi itu hingga ke aspek lainnya.
"Kalau skornya 50 persen, kita bilang sistem di pemerintahan itu pasti korup," kata Pahala dalam webinar 'Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas 2021', Kamis (23/12/2021).
"Sistemnya, ya orangnya ya kepalanya, semua itu (korup), karena 50 persen cuma. Sudah setengah-setengah kita nggak tahu yang oknum yang mana, kalo 95 (persen) masih oknumlah, nanti kita cari di angka mana dia kita bisa bilang oknum," imbuh Pahala.
Pahala menyebut ada 640 lembaga yang disurvei. Dia juga mengatakan pada 40 lembaga terbawah memiliki skor 50 persen pada sisi internal maupun eksternal. Katanya, hal tersebut perlu ditelisik lebih lanjut.
"Ada 640 lembaga yang kita survei, 20 teratas itu internal dan eksternal selalu berjalan sama, dia sama-sama tinggi 20 teratas. Tapi urutan 600 ke bawah sampai 640, dua-duanya sama-sama rendah, internal bilang 50 persen, eksternal bilang 50 persen," ujarnya.
"Saya pikir ini nanti kita teliti lebih banyak saya senang teman-teman dari peneliti dari Kompas, dari CSIS, dari Smeru, ayo kita lihat data detailnya, kok bisa daerah udah miskin, lantas skor nya rendah, internal dan eksternal bareng, artinya pegawai Pemda itu sendiri tidak yakin sama sistemnya antikorupsi. Apalagi yang menikmati pelayanan publik, BPK ditanya sama juga, nah itu kita banyak daerahnya," tambahnya.
(dhn/yld)
