MA Tolak Pendapat DPRD Donggala Soal Bupati Kasman Korupsi-Langgar Janji

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 10:31 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta
Gedung MA (Ari Saputra/detikcom)


Tindakan TPTGR yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Berkaitan dengan permasalahan ini, Termohon telah memberikan penjelasan bahwa dalil mengenai pengurangan kerugian daerah, didasarkan pada fakta bahwa setelah sidang Majelis TPTGR, pihak ketiga telah:

1). menyetorkan Rp 1,35 M,
2). melakukan pekerjaan kembali sesuai LHP BPK, serta
3). pengurangan selisih harga pasir dan batu yang telah disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian akan dinilai sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku (vide B.26 dan B.27); sehingga terhadap dalil ini tidaklah terbukti;

Permasalahan Mutasi ASN


1. Terkait Permasalahan hukum mutasi ASN, termasuk 5 orang PNS istri anggota DPRD pada Juni-Juli 2021, Termohon menyatakan tindakan tersebut adalah melaksanakan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa mutasi dimaksud, tidak hanya secara spesifik dilakukan terhadap 5 orang PNS istri anggota DPRD, tetapi juga PNS lainnya atas dasar pertimbangan pemerataan pegawai dalam rangka pelayanan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Donggala.
3. Saat terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat mutasi tersebut, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ASN sebagaimana digariskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, baik melalui upaya administratif ataupun proses litigasi ke Pengadilan yang berwenang. Persoalan ini berdimensi hukum administrasi kepegawaian, di mana pihak yang terkait adalah vertikal antara atasan dengan bawahan, dan berdimensi konkret, individual dan final, yang penyelesaiannya melalui mekanisme kepegawaian, bukan mekanisme politis seperti halnya Hak Menyatakan Pendapat a quo;
4. Karena belum ditempuhnya mekanisme kepegawaian sebagaimana seharusnya, maka terhadap dalil pelanggaran ini pun tidaklah terbukti.


(asp/mae)