Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, tak ada arahan khusus dari Pemprov DKI terkait pembentukan cyber army untuk melawan serangan buzzer. Riza menegaskan pembentukan tim tersebut murni dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta.
"Tidak ada arahan khusus, kami menghormati semuanya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/11/2021).
Politikus Gerindra itu menegaskan, setiap ormas berhak menjalankan program sesuai dengan AD/ART masing-masing. Dia pun menghormati keputusan MUI Jakarta yang membentuk tim siber untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur Anies Baswedan.
"Jadi saya kira kita ketahui setiap organisasi punya kewenangan hak masing-masing sesuai AD/ART masing-masing ya. Jadi kita hormati semua dan semua kita ingin tidak berpolitik praktis ya," tegasnya.
Baca juga: Ini Tugas 'Cyber Army' Bentukan MUI DKI |
Riza juga memandang, saat ini banyak organisasi Islam yang memiliki pasukan siber. Menurutnya, selama ini tim siber berperan dalam menyaring informasi palsu atau hoaks di tengah masyarakat.
"Terkait cyber army itu membentuk cyber army atau tim medsos di semua organisasi, komunitas, itu hak masing-masing ya. Yang penting kita semua mari di era digital di era reformasi jangan menyebarkan hoaks, gunakan medsos secara baik secara bijak, saling menghormati menghargai," ujarnya.
(taa/lir)