Wagub Riza: Tak Ada Arahan Khusus ke MUI DKI Bentuk Cyber Army

Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, tak ada arahan khusus dari Pemprov DKI terkait pembentukan cyber army untuk melawan serangan buzzer. Riza menegaskan pembentukan tim tersebut murni dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta.

"Tidak ada arahan khusus, kami menghormati semuanya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/11/2021).

Politikus Gerindra itu menegaskan, setiap ormas berhak menjalankan program sesuai dengan AD/ART masing-masing. Dia pun menghormati keputusan MUI Jakarta yang membentuk tim siber untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur Anies Baswedan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saya kira kita ketahui setiap organisasi punya kewenangan hak masing-masing sesuai AD/ART masing-masing ya. Jadi kita hormati semua dan semua kita ingin tidak berpolitik praktis ya," tegasnya.

Riza juga memandang, saat ini banyak organisasi Islam yang memiliki pasukan siber. Menurutnya, selama ini tim siber berperan dalam menyaring informasi palsu atau hoaks di tengah masyarakat.

"Terkait cyber army itu membentuk cyber army atau tim medsos di semua organisasi, komunitas, itu hak masing-masing ya. Yang penting kita semua mari di era digital di era reformasi jangan menyebarkan hoaks, gunakan medsos secara baik secara bijak, saling menghormati menghargai," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, MUI DKI menuturkan pembentukan 'cyber army' tidak dikhususkan untuk membela Gubernur Anies Baswedan. MUI DKI mengatakan pembentukan tim siber ini untuk membela jika muncul kriminalisasi ulama.

"Nggak ke sana kita, jadi memang belakangan agak blunder di media itu, waktu itu Ketum memberikan contoh dan beberapa pernyataan Ketum di wawancara-wawancara jelas, kami tidak menyebut khusus membela Pak Anies, tapi lebih kepada membela kalau ada kriminalisasi ulama yang tak sesuai koridor hukum," kata Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta Faiz Rafdi kepada wartawan, Senin (22/11/2021).

"Jadi prinsipnya sejalan dengan pemerintah, kalau konteksnya Ketum kan memberi contoh jika kebijakan Pemprov yang bagus tentu harus didukung jadi bukan membela Pak Anies, apalagi kaitannya dengan Presiden, jauh sekali," imbuhnya.

Faiz juga mengatakan tim ini bukan seperti cyber army. Untuk penamaannya, Faiz menyebut masih ada usulan selain cyber army.

Halaman 1 2

Selanjutnya