ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Suami Nikah Lagi Tanpa Izin, Bisakah Saya Batalkan?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 09:02 WIB
ilustrasi menikah
Foto: Ilustrasi pernikahan (iStock)
Jakarta -

Undang-Undang Pernikahan menganut asas monogami, tapi dimungkinkan poligami bila diizinkan oleh istri sebelumnya. Namun bagaimana bila si suami menikah lagi tanpa memberi tahu dan meminta izin istri pertama atau sebelumnya?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com. Berikut pertanyaan lengkapnya:

Halo detik's Advocate
Perkenalkan saya Ratna dari Riau

Saya sudah pisah ranjang dan pisah rumah dengan suami saya kurang lebih dua tahunan. Namun kami belum bercerai ke negara/ke pengadilan. Suami saya kini di Lampung.

Bulan Juni 2021, saya mendengar suami saya nikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin saya. Kabarnya, juga sudah mempunyai anak dari pernikahan itu.

Yang ingin saya tanyakan, bisakah saya menggugat batal pernikahan suami saya itu karena tidak ada izin dari saya? Atau apakah sudah terlalu terlambat untuk pengajuan gugatan itu?

Terima kasih

Jawaban:

Secara hukum, apabila seorang suami ingin melakukan poligami atau beristri lebih dari satu, ia wajib meminta persetujuan si istri terlebih dahulu. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama adalah cacat hukum, sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Hal ini berdasarkan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

"Terkait dengan ijin menikah lagi/poligami oleh suami, maka Berdasarkan UU Perkawinan di antaranya; Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan:

Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan daerah tempat tinggalnya.

Pasal 5 UU Perkawinan:
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereka.
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT