LaNyalla Sebut Presidential Threshold Tak Sesuai Konstitusi

Inkana Putri - detikNews
Selasa, 16 Nov 2021 23:26 WIB
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Focus Group Discussion 'Presidential Threshold dan Oligarki Pemecah Bangsa' yang digelar Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. LaNyalla menjelaskan Presidential Threshold yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak sesuai dengan konstitusi.

"Apakah Presidential Threshold sesuai dengan Konstitusi? Jawabnya adalah tidak. Ini bukan hanya jawaban dari saya, tetapi semua pakar hukum tata negara mengatakan hal yang sama," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2021).

LaNyalla juga menjelaskan Presidential Threshold justru dapat memperlemah sistem presidensil dan demokrasi.

"Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensil, agar presiden terpilih punya dukungan kuat di parlemen, justru secara teori dan praktik, malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah," katanya.

Jika ditimbang dari sisi manfaat dan mudharatnya, LaNyalla mengungkapkan Presidential Threshold dapat memecah belah masyarakat. Hal ini disebabkan karena minimnya jumlah calon, terutama dalam dua kali Pilpres yang hanya ada 2 pasang calon.

"Bagaimana kita melihat pembelahan yang terjadi di masyarakat. Antar kelompok berseteru dan selalu melakukan antithesa atas output pesan yang dihasilkan baik dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi," paparnya.

Soal Ambang Ambang Batas Pencalonan, sesuai Pasal 6A Ayat (2), pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

"Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden yang bisa kita baca di UUD 1945, hasil Amandemen, di dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4). Disebutkan bahwa Ambang Batas Keterpilihan perlu sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar," katanya.

"Artinya setiap partai politik peserta pemilu berhak dan dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Dan pencalonan itu diajukan sebelum Pilpres dilaksanakan," ujarnya.

Meski demikian, Senator Jawa Timur ini menegaskan Ambang Batas Pencalonan tidak sesuai keinginan masyarakat.

"Rakyat menjadi berkurang pilihannya karena semakin sedikit kandidat yang bertarung. Tentu saja hal itu semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin terbaik. Padahal entitas civil society yang ikut melahirkan bangsa dan negara ini seharusnya juga diakomodasi. Oleh karena itu, saya keliling ke banyak kampus membicarakan soal ini. Mahasiswa sebagai kalangan terdidik, dan agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk memikirkan masa depan negara ini, demi Indonesia yang lebih baik," tegasnya.

Di samping itu, Ambang Batas Pencalonan Presiden juga dapat memberi dampak negatif terhadap kerukunan bangsa. Mengingat banyak anak bangsa yang saling melakukan persekusi hingga saling melaporkan ke ranah hukum. Menurutnya, hal ini sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi.

"Inilah dampak buruk penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah. Di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan," kata LaNyalla.