LaNyalla: Gagasan Calon Pemimpin dari Non-Parpol Adalah Konstitusional

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Selasa, 16 Nov 2021 20:46 WIB
Ketua DPD LaNyalla
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti soal gagasan untuk membuka peluang calon pemimpin dari kalangan non-partai politik. Ia menilai gagasan tersebut adalah konstitusional sehingga hak DPD RI sebagai wakil daerah yang merupakan perwujudan dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan perlu dipulihkan.

"Sebelum Amandemen Konstitusi empat tahap, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan mendapat mandat rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sehingga semuanya dapat mengajukan atau mengusulkan sekaligus memilih calon presiden dan calon wakil presiden," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2021).

Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech dalam FGD 'Amandemen ke-5 UUD 1945: Menghitung Peluang Calon Perseorangan', yang diselenggarakan di Auditorium Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare hari ini.

Lebih lanjut LaNyalla menjelaskan usai Amandemen Konstitusi, sistem tata negara Indonesia menjadi berubah total. Ia mengatakan MPR tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara dan Utusan Daerah diganti Dewan Perwakilan Daerah dan Utusan Golongan dihapus.

Selain itu, presiden juga dipilih langsung oleh rakyat dan mandat rakyat diberikan kepada dua ruang politik, yaitu parlemen dan presiden.

"Yang menjadi pertanyaan, DPD yang merupakan perubahan wujud utusan daerah dan utusan golongan, justru kehilangan hak dasar sebagai pemegang daulat rakyat yang didapat melalui Pemilu. Inilah yang saya sebut dengan kecelakaan hukum yang harus dibenahi," katanya.

Terkait hal ini, LaNyalla mengatakan penguatan peran dan posisi DPD RI merupakan upaya untuk mengembalikan atau memulihkan hak. Sebab, DPD RI adalah wakil dari daerah, yakni wakil dari golongan atau entitas civil society yang non-partisan.

"Saat ini entitas-entitas tersebut tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa karena tidak ada saluran dan ruang bagi mereka. Padahal sumbangsih entitas civil society non-partisan terhadap lahirnya bangsa dan negara ini tidaklah kecil," tambahnya.

Penguatan peran dan fungsi DPD RI, kata LaNyalla, juga merupakan sebuah amanat sejarah. Ia menjelaskan bangsa Indonesia memiliki ruang-ruang non-partisan yang juga berhak menentukan masa depan bangsa ke depannya.

"Kita bisa berkaca kepada hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 yang lalu, bahwa 71,49 persen responden ingin calon presiden tidak harus kader partai. Makanya DPD seharusnya bisa menjadi saluran atas harapan tersebut. DPD RI juga harus membuka saluran bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi," paparnya.

LaNyalla memaparkan berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 hasil Amandemen, tertulis 'segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya'.

Sementara pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 tertulis 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum'. Lalu, dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945 tertulis 'setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan'. Dari seluruh pasal tersebut, LaNyalla mengatakan peluang calon pemimpin dari kalangan non-partai politik merupakan hal yang konstitusional.

"Jadi gagasan untuk membuka peluang calon pemimpin dari kalangan non-partai politik adalah konstitusional, sekaligus sebagai upaya memulihkan hak DPD RI sebagai wakil daerah, yang merupakan perwujudan dari Utusan Golongan dan Utusan Daerah," katanya.

Oleh karena itu, LaNyalla mengajak para mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk memperbaiki beberapa persoalan fundamental di Indonesia. Salah satunya melalui dukungan terhadap wacana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang kini tengah bergulir.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut beberapa senator ikut mendampingi LaNyalla secara fisik dan online, antara lain Tamsil Linrung (Ketua Kelompok DPD RI di MPR/Senator Sulawesi Selatan), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Habib Ali Alwi dan TB. M. Ali Ridho Azhari (Banten), Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara) dan Akbar (Sulawesi Barat).

Simak juga 'Survei Capres DTS: Ganjar Pranowo Tertinggi, Disusul Prabowo dan Anies':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)