Tingkatkan SMART Birokrasi, Ridwan Kamil Luncurkan 7 Aplikasi Baru

Atta Kharisma - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 20:55 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meluncurka tujuh aplikasi baru di Jabar Command Center, Kota Bandung, Senin (15/11/2021).
Foto: Pemprov Jabar
Jakarta -

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi meluncurkan tujuh aplikasi guna meningkatkan performa birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat. Ketujuh aplikasi baru tersebut melengkapi 26 aplikasi digital lain yang akan menunjang kerja aparatur sipil negara (ASN).

Tujuh aplikasi tersebut yakni e-Kartu, e-Pensiun, e-Pangkat, e-Mutasi, e-KGB, e-Fungsional, dan e-Cuti. Dengan diluncurkannya tujuh aplikasi tersebut, Pemda Provinsi Jawa Barat kini memiliki 33 aplikasi dengan lebih dari 1.000 fitur yang masuk dalam ekosistem Jabar SMART Birokrasi. Ekosistem ini merupakan sistem informasi manajemen ASN terintegrasi dengan birokrasi digital.

"Jadi hari ini ada tujuh aplikasi layanan kepegawaian melengkapi 26 yang sudah duluan. Ini menandakan satu tantangan satu aplikasi. Ini komitmen kita menjadikan ASN Jabar juara yang terwujud oleh sebuah revolusi digital," ujar Ridwan Kamil saat peluncuran di Jabar Command Center Gedung Sate dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Walaupun sudah menempati ranking ke-88 dunia, gubernur yang kerap disapa Kang Emil itu masih menyebut kalau secara umum ranking e-government Indonesia saat ini masih belum maksimal. Sedangkan untuk tingkat Asean, Indonesia saat ini berada di ranking ke-6.

"Karena kewenangan kita di provinsi minimal kita harus jadi yang terbaik se-Indonesia," ungkapnya.

Hal ini dibuktikan lewat 26 aplikasi lama yang telah mengantarkan Jawa Barat sebagai pemerintah daerah terbaik dalam anugerah meritokrasi oleh Kemenpan RB. Bahkan sejumlah aplikasi Jabar SMART Birokrasi sudah dijadikan percontohan oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Kuncinya adalah mau beradaptasi, ASN yang malas, diam di zona nyaman dan tidak mau belajar akan ketinggalan," kata Kang Emil.

Menurut Kang Emil, salah satu dari delapan perubahan reformasi birokrasi adalah organisasi yang terus menghadapi tantangan seiring aturan baru nomenklatur dan sistemnya yang harus menyesuaikan.

"Kita juga harus ikut mereka jangan punya persepsi seolah-olah kita satu langkah di belakang yang terjadi di dunia swasta," tuturnya.

Area lain yang turut menyesuaikan dengan perkembangan adalah sumber daya manusia, akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, tata laksana, serta komunikasi dan pelayanan publik.

"Itulah kenapa kita melakukan cetak biru Jabar Digital Province," sebut Kang Emil.

Saat ini sistem birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat adalah birokrasi 3.0 atau dinamis. Jawa Barat sudah sejak lama meninggalkan birokrasi 1.0 yang masih 'primitif'. Di birokrasi 1.0 inovasi hanya akan hadir bila ada aturan yang mengharuskan.

"Dulu ojol duluan baru peraturan hadir, itu contohnya," ujarnya.

Sebelum birokrasi 3.0, Pemda Provinsi Jawa Barat masih menggunakan birokrasi 2.0. Kang Emil menjelaskan kalau birokrasi tersebut memiliki kelemahan yakni masih menganggap bahwa urusan mengelola pembangunan adalah urusan ASN saja.

"Maka Jabar sekarang sedang menggeser pola organisasinya menjadi pola dinamis yaitu barang siapa cinta Jabar maka kita tampung dan salurkan dalam struktur OPD. Seperti hadirnya Jabar Digital Service yang 90 persennya adalah non-ASN, kita kan butuh SDM yang tahu coding, inilah kecepatan Jabar," tutup Kang Emil.