.webp)
Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pemprov Jabar mengebut proses penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk para pelaku usaha di Jawa Barat. Diharapkan, dalam jangka lima tahun ini terdapat 181 UMKM yang jadi role model penerapan SNI di Jabar.
"Organisasi kami tidak terlalu besar, oleh karena itu kami berkolaborasi dengan Pemprov Jabar. Harapannya di Provinsi Jabar selama lima tahun ada 181 UMKM yang menjadi role model bagi yang lain," ujar Kukuh dalam pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2021 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (3/11/2021).
Untuk mempermudah proses pengajuan SNI, BSN juga telah mendirikan kantor layanan teknis bagi UMKM yang memerlukan informasi dan pendampingan. Pihaknya pun bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mempercepat layanan penerbitan SNI lewat daring atau online single submission (OSS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka langsung kita berikan hak untuk menggunakan tanda SNI bina UMKM. Sampai akhir Oktober, sejak program itu diluncurkan sudah ada 7.000 pendaftar di situ sudah mempunyai hak memiliki tanda SNI bina UMKM. Tidak dikenakan biaya. Gratis, pendaftar ini banyak dari sektor pangan," katanya.
"Ini juga untuk meningkatkan daya saing produk kita, baik domestik maupun global," kata Kukuh.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan kolaborasi dengan BSN bagian dari upaya pihaknya mendorong perkembangan UMKM. Pemprov Jabar menurutnya mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kemudahan berusaha.
"Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah pusat sedang disosialisasikan," ujarnya.
Menurutnya, SNI penting agar UMKM di Jabar bisa berdaya saing, terlebih di era globalisasi produk bersertifikasi dapat bersaing dengan produk luar negeri. "Salah satu syarat produk itu tangguh dan berdaya saing harus memiliki sertifikat SNI, itu yang terus kami dorong," tutur Uu.
Dalam pembukaan BMN 2021 dilaksanakan peluncuran Aplikasi Sistem Informasi SNI Bina UMK, penyerahan sertifikat SNI kepada 13 UMKM Jawa Barat, penyerahan sertifikat akreditasi kepada 11 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Jabar, serta penandatanganan nota kesepahaman antara BSN dengan 9 perguruan tinggi dan Pemprov Sumatera Selatan.
(yum/bbn)
