Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta agar fungsi operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihapus. Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta lebih setuju TGUPP dihapuskan.
"Kita cocok, setuju dengan bahwa TGUPP itu dihapuskan. Karena asas manfaatnya TGUPP itu tidak ada," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).
Hasbiallah mengatakan adanya TGUPP itu mengganggu kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia menyebut anggaran untuk TGUPP juga besar yang dibebankan ke APBD.
"Pertama, mengganggu kinerja dinas-dinas terkait. Jadi dinas-dinas juga bingung dengan situasi di lapangan dengan adanya TGUPP ini. Dari pada membuang anggaran lebih baik ditiadakan," ucapnya.
Meski demikian, PKB mempersilakan Anies jika masih ingin mempertahankan TGUPP. Tapi dia meminta agar anggaran untuk TGUPP tidak dibebankan ke APBD.
"Besar (anggarannya), kalau gubernur merasa perlu, kan kebijakannya ada di gubernur, kalau perlu untuk mem-back up kinerja beliau ya silakan. Tapi jangan dibebani ke APBD," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
(lir/fas)