Panglima Ungkap Kesejahteraan hingga 19 Ribu Prajurit Kena COVID

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Foto: Dok. Puspen TNI)

Jakarta -

Dari sisi kesejahteraan prajurit, apa saja perbaikan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak?

Secara sederhana, kesejahteraan dapat dikaitkan dengan beberapa hal seperti perumahan serta pendapatan seperti gaji ataupun tunjangan. Setiap tahunnya TNI mengalokasikan dana untuk pembangunan maupun perbaikan perumahan prajurit, baik yang berupa rumah tapak maupun rumah susun. Selain itu TNI juga memiliki program Tabungan Wajib Perumahan (TWP) yang memungkinkan prajurit untuk mencicil agar dapat memiliki rumah pribadi.

Untuk tunjangan, sejak bulan Juli 2018, dana dukungan operasi bagi Babinsa telah mendapatkan kenaikan. Untuk Koramil tipe A naik dari Rp 104.000 menjadi Rp 900.000,00 dan koramil tipe B dari Rp 440.000,00 menjadi Rp 1.200.000,00

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kalau untuk membantu meringankan para prajurit dalam mendapatkan akses pendidikan yang kian mahal?

Untuk pendidikan, TNI telah bekerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Melalui kerja sama tersebut, prajurit-prajurit TNI yang memenuhi syarat dapat mengikuti pendidikan di berbagai lembaga pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Setiap tahunnya puluhan perwira TNI mengikuti dan mendapatkan manfaat dari program tersebut. Dapat dibayangkan saat ini sudah terdapat banyak sekali perwira TNI yang merupakan lulusan dari program LPDP yang kemudian menerapkan ilmunya di berbagai satuan TNI di seluruh Indonesia.

Selama pandemi, bagaimana kondisi kesehatan di lingkungan TNI. Berapa banyak prajurit maupun perwira yang terpapar virus Corona?

Selama masa pandemi, TNI tentunya berupaya untuk memelihara dan menjaga kondisi kesehatan personel, perkantoran, maupun pangkalan TNI. TNI melaksanakan berbagai ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah seperti work from home, pembatasan interaksi langsung, tracing kontak erat, isolasi mandiri, isolasi terpusat, dan sebagainya.

Hal itu tentunya merupakan tantangan tersendiri mengingat TNI dipercaya untuk melaksanakan berbagai tugas untuk mendukung program penanganan pandemi. Prajurit-prajurit TNI dikerahkan dalam evakuasi WNI dari luar negeri, mengawaki berbagai rumah sakit darurat dan merawat pasien di ratusan fasilitas kesehatan TNI, melaksanakan operasi pendisiplinan protokol kesehatan, mengawasi pembatasan kegiatan masyarakat, membagikan sembako, bantuan sosial, dan obat-obatan, melaksanakan tracing kontak erat, dan sebagainya.

Sampai saat ini anggota TNI yang terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 19.693 orang prajurit dan 4.598 PNS. 19.495 prajurit dan 4.521 PNS sudah sembuh. Namun 174 prajurit dan 77 orang PNS TNI meninggal.

Kementerian Dalam Negeri berencana melibatkan para perwira tinggi Polri dan TNI untuk menduduki 271 kursi kepala daerah yang akan kosong mulai 2022. Bagaimana sikap Bapak Panglima TNI, mengingat kalangan masyarakat sipil mengkritik rencana tersebut sebagai langkah set-back?

Perwira tinggi TNI dan Polri adalah personel-personel yang sangat profesional, memiliki pengalaman yang sangat luas, termasuk pengalaman untuk memimpin, berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai instansi. Wawasan dan pengalaman semacam itu tentu akan sangat berharga dan bermanfaat dalam melaksanakan tugas, termasuk apabila dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas kepala daerah. Dengan demikian jalannnya pemerintahan di daerah-daerah tersebut diharapkan tetap dapat berjalan dengan baik.

Mengingat posisi tersebut hanya merupakan posisi pelaksana tugas, maka pada saatnya nanti yang bersangkutan pasti akan harus menyerahkan jabatan tersebut kepada pejabat definitif hasil pilkada yang telah disahkan dan dilantik. Sudah terdapat banyak contoh pelaksanaan tugas dan kepercayaan semacam itu yang dilaksanakan oleh perwira-perwira TNI dan Polri. Terbukti selama ini tidak pernah timbul masalah pada posisi-posisi tersebut. Sehingga berbagai kekhawatiran yang selama ini disuarakan oleh segelintir orang merupakan kekhawatiran yang sebetulnya kurang tepat.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Beberapa waktu lalu ada seorang jenderal yang melontarkan kritik terbuka ke institusi kepolisian meskipun dengan dalih membela dan melindungi rakyat kecil. Apa saran Bapak agar hal semacam ini tidak terulang?

Selama ini sinergi TNI dan Polri sudah terjalin dan terbangun dengan sangat baik. Satuan-satuan TNÍ dan Polri, prajurit TNI dan anggota Polri bahu membahu dan bekerja sama melaksanakan berbagai tugas. Bahkan saat ini bersama-sama dengan berbagai komponen bangsa, TNI dan Polri terlibat dalam setiap program penanganan pandemi dengan sangat intensif.

Kritik memang bukanlah hal yang tabu. Kritik haruslah merupakan upaya untuk membangun dan memberikan masukan dengan baik. Selama ini saya yakin para pejabat TNI dan Polri sudah sering berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dalam bentuk berbagai penugasan. Di daerah sebetulnya komunikasi dan koordinasinya sangat erat.

Saya yakin pula selama itu tentu ada masukan-masukan yang diberikan, baik dari pejabat TNI kepada pejabat Polri maupun sebaliknya. Selama ini saya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dengan Bapak Kapolri, mulai dari Pak Tito, Pak Idham, sampai dengan Pak Sigit saat ini.

Komunisme dan radikalisme masih menjadi isu hangat di masyarakat kita. Bagaimana Bapak mengantisipasi dan menetralisir isu ini di lingkungan keluarga besar TNI?

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, tentunya Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari perkembangan yang ada, termasuk juga kemajuan teknologi komunikasi dan penggunaan media sosial yang sangat massif. Paham-paham radikal mengambil kesempatan dan kemudahan tersebut. Di sini diperlukan peran aktif para tokoh agama, ulama, dan kyai dalam memenuhi dahaga umat akan siraman rohani di tengah-tengah masyarakat yang semakin keras perjuangan hidupnya.

Untuk itulah TNI memutuskan untuk merekrut perwira-perwira berlatarbelakang pendidikan agama untuk bertugas memberi bimbingan rohani. Hal itu utamanya ditujukan kepada para prajurit, PNS TNI dan keluarganya. Namun bila dibutuhkan para perwira tersebut juga dapat pula membantu masyarakat memberikan pembinaan rohani yang dibutuhkan.

Secara internal, saat proses perekrutan, TNÍ telah berupaya untuk menyaring para calon sebaik mungkin, termasuk dari sisi keterpengaruhan terhadap paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian diharapkan para prajurit TNI sejak awal tidak terpengaruh radikalisme. Dalam proses pembinaan selanjutnya, terdapat penilaian dari para Komandan, para atasan, serta pembinaan personel lainnya agar tidak ada personel TNI yang terjerumus kepada ajaran radikal. Proses tersebut berlangsung secara terus menerus, termasuk juga saat pengusulan untuk pendidikan/sekolah, jabatan, dan pangkat. Dengan alur yang sedemikian ketat tersebut diharapkan tidak ada prajurit ataupun PNS TNI yang terpengaruh paham radikal.

Apa agenda Bapak setelah purnabakti. Terjun ke politik, berbisnis, mengajar, atau jalan-jalan bersama anak-cucu...?

Sudah tentu saya ingin menikmati waktu bersama keluarga. Saya memiliki dua orang cucu yang sangat dekat dengan saya. Setelah purnabakti saya akan memiliki lebih banyak waktu, lebih banyak 'me time'-nya. Selama ini dengan kesibukan dan kepadatan kegiatan, tentu saja interaksi saya dengan keluarga, khususnya kedua cucu saya itu, sangat terbatas.

(Dalam perbincangan langsung di ruang kerjanya, Kamis (4/11/2021), Marsekal Hadi menyatakan dirinya sama sekali tidak tertarik terjun ke politik). "Saya mau jadi orang biasa saja. Sejak mulai jadi panglima, jika ditanya akan terjun ke dunia politik, saya menjawab dengan cepat: Tidak. Kenapa? Karena teladan saya adalah Jenderal Besar Sudirman. Beliau tidak berpolitik. Saya juga meneladani Jenderal M. Yusuf, saya mencoba dekat dengan para prajurit. Jadi, setelah pensiun saya mau balik ke Malang, mau kongko dengan teman-teman SMP, SMA. Saya mau makan singkong dan berburu belut bareng mereka ha-ha-ha."

Halaman 1 2

Selanjutnya