.webp)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap dua tahun. Ada sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai bagus dan layak dipertahankan.
Sebagaimana diketahui, pasangan Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019 mengalahkan rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dua tahun lalu, Jokowi-Ma'ruf sudah menelurkan berbagai kebijakan. Beberapa di antaranya menuai pujian. Apa saja?
1. Penanganan Corona di Indonesia
Salah kebijakan Jokowi-Ma'ruf yang dianggap bagus dan menuai pujian ialah kebijakan penanganan Corona. Bahkan, WHO pun memuji kebijakan penanganan Corona yang terdiri dari pencegahan penularan kasus hingga vaksinasi. Cerita soal pujian WHO ini disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk mengatasi pandemi mereka juga muji juga oh kok akhirnya turunnya hebat sekali, tapi saya dengan kerendahan hati bilang ya sebagian turunnya itu karena memang kita tim seluruh Indonesia bekerja keras," cerita dia dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube RSUP Persahabatan Kamis (9/9/2021).
Terkait vaksinasi, Indonesia juga menempati posisi enam besar di dunia dalam jumlah suntikan, melampaui Italia. Namun, Menkes Budi juga menyoroti beberapa negara yang cakupan vaksinasinya lebih dari 70 persen, seperti Israel, kembali menghadapi lonjakan kasus COVID-19.
"Dari sebagian negara mungkin setelah India kita kedualah yang sebagian besar sudah terkena Delta, memang kita sempat dicela oleh banyak orang, tapi sekarang yang lain yang mencela kita, kan kena juga," sambung dia.
Selain Israel, Budi mencontohkan lonjakan kasus Corona yang terjadi di Amerika Serikat. Bahkan, kasus hariannya sudah melampaui 100 ribu per hari.
Hal inilah yang seharusnya menjadi kewaspadaan bagi masyarakat Indonesia. Sebab, lonjakan virus SARS-CoV-2 COVID-19 bisa terjadi kapan saja, terlebih di tengah munculnya varian baru dan ketidakdisiplinan protokol kesehatan.
Lihat juga video '2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin':
Kebijakan populis selama pandemi:
2. Kebijakan Populis Selama Pandemi
Selain penanganan Corona, kebijakan-kebijakan populis selama pandemi dinilai bagus. Peneliti senior Populi Center, Usep S Ahyar mengungkap bahwa kebijakan populis, seperti penggratisan listrik selama 3 bulan, subsidi gaji karyawan, hingga batuan kuota untuk kegiatan belajar-mengajar, termasuk kebijakan yang bagus.
"Kebijakan-kebijakan populis selama pandemi seperti bantuan-bantuan. Kebijakannya bagus. Mekanismenya aja perlu diperbaiki," kata Usep kepada wartawan, Rabu (20/10/2021).
Kendati demikian, ada pula kritik untuk kebijakan-kebijakan populis ini. Misalnya, saat kebijakan subsidi masih dinikmati oleh pemilik modal.
"Ada kritiknya juga. Karena subsidi-subsidi itu kadang yang menikmati pemilik modal juga," ungkapnya.
3. Pembebasan Pajak untuk UMKM
Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membebaskan pajak bagi pelaku usaha (UMKM) yang pendapatannya di bawah Rp 500 juta per tahun. Dibebaskannya pajak penghasilan (PPh) UMKM ini mendapatkan apresiasi karena dinilai keputusan tepat disaat rakyat mencoba survive akibat dampak pandemi.
"Kami di fraksi PKB mengawal proses tersebut sejak awal. Bahkan saat pengesahan, PKB turut mendukung penerapan pajak karbon sebagai salah satu instrumen mengurangi emisi karbon ke depan," ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi dalam keterangannya, Minggu (10/10/2021).
Politikus PKB ini berterima kasih kepada pemerintah yang telah mendengarkan masukan PKB atas hal ini. Menurutnya, serapan aspirasi dari teman-teman UMKM telah disampaikan dan diperjuangkan.
"Alhamdulillah perjuangan ini membuahkan hasil. Aturan pembebasan PPh untuk UMKM perseorangan menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna pada Kamis lalu," tuturnya.
