Kebijakan PPN 11% Jadi Sorotan dalam 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin

Muhammad Aminudin - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 13:22 WIB
Jokowi di Tana Tidung
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Malang -

2 Tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin disorot saat menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen. Relaksasi pajak dinilai menjadi kebijakan yang harus dipertahankan.

Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya (UB), Nugroho Suryo Bintoro mengatakan, saat sektor ekonomi bergerak tumbuh seiring kebijakan pemerintah tiba-tiba muncul keputusan menaikan tarif PPN menjadi 11 persen. Meskipun tidak begitu signifikan, dikhawatirkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Namun sebetulnya disayangkan fase pemulihan, ternyata PPN naik 1 persen. Ini sebetulnya sangat disayangkan karena kita berhdapan dari sisi demand atau permintaan barang dan jasa, masyarakat kita ingin tumbuh tiba-tiba, ya memang tidak siginifikan dari 10 menjadi 11 persen, tapi kita butuh relaksasi sebentar," ujar Nugroho saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/10/2021).

Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Diingatkan Agar Tak Alergi Kritik Masyarakat

Menurut Nugroho, semestinya relaksasi tetap dipertahankan hingga kwartal pertama 2022. Setelah fase tersebut, barulah pemerintah bisa menaikkan tarif PPN. Karena kondisi saat ini, yang dibutuhkan adalah relaksasi untuk seluruh golongan masyarakat.

"Mungkin menghabiskan waktu sampai kwartal pertama atau semester pertama 2022 baru dinaikkan, nah itu tidak ada persoalan. Tapi relaksasi kita butuhkan untuk segala golongan seluruh masyarakat. Itu mungkin bisa menjadi pertimbangan jangka pendek nanti. Namun dari sisi paling signifikan adalah sisi konsumsi kita, kalau butuh itu naik tapi dibebani PPN 11 persen, saya khawatir pertumbuhan tidak akan sebagus yang kita harapkan nanti," terang pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB ini.

Lihat juga video 'Penilaian Publik Atas 2 Tahun Kinerja Jokowi-Ma'ruf, Puas?':

[Gambas:Video 20detik]