.webp)
Salah satunya soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang dinilai sulit diterima. Di mana dalam tes itu, ada 56 orang KPK termasuk Novel Baswedan tidak lolos tes. Menurut Radian, padahal orang-orang tersebut memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Persoalan lain yang menjadi catatan adalah tentang apa yang berlangsung di KPK. Tentang TWK yang tidak ada nalar publik bahwa sulit untuk saya terima. Bahwa mereka yang berjasa betul punya rekor yang baik dalam pemberantasan korupsi, tiba-tiba dinyatakan tidak layak sebagai pegawai KPK," kata Radian saat dihubungi detikcom, Rabu (20/10/2021).
Radian juga mengatakan, seharusnya kepala negara bisa menjadikan Indonesia lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam pemberantasan korupsi.
"Indikator-indikator itu secara garis besar kita tidak bisa mendalihkan KPK independen, ndak. Kepala negara dengan segala batasnya juga dengan kekuasaannya, seharusnya mampu menciptakan kondisi yang makin membuat negeri ini lebih baik dari tata kelola pemerintahan, dan korupsinya," ujarnya.
Radian juga menyoroti soal kemunduran demokrasi pada tahun kedua kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. "Kemunduran demokrasi itu bisa dilihat dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat," terangnya.
"Kita ingat misalnya kasus mahasiswa UGM Fakultas Hukum yang mengadakan diskusi yang diteror. Terlepas siapa yang meneror, tapi konteksnya adalah tanggung jawab negara yang harus memperhatikan kebebasan berpendapat tidak saja dijamin, tapi dipastikan benar-benar dapat dinikmati," jelasnya. (sun/bdh)
