Deretan Kebijakan Jokowi-Ma'ruf yang Tuai Kritik Selama 2 Tahun Menjabat

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 13:34 WIB
Jokowi-Maruf Amin pamer hasil cek darah
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin (foto diambil sebelum pandemi COVID-19). (Istimewa)
Jakarta -

Selama dua tahun menjabat, sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuai kritik. Berikut ini kebijakan-kebijakan tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang menuai kritik ini merentang dari isu pemberantasan korupsi hingga soal penyebaran virus Corona saat pandemi COVID-19.

Pihak yang mengkritik juga beragam. Ada politikus, anggota DPR, ahli, mahasiswa, hingga organisasi dunia.

Berikut adalah sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang menuai kritik hingga dua tahun jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hari ini, Rabu (20/10/2021):

1. Grasi untuk terpidana korupsi Anas Maamun

Presiden Joko Widodo memberikan grasi untuk terpidana korupsi kasus suap alih fungsi hutan, yakni mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Jokowi menuangkan grasi lewat Keppres Nomor 23/G Tahun 2019, ditekennya pada 25 Oktober 2019.

Kritik kontan datang. KPK kaget menerima kabar itu, saat itu disampaikan Kepala Biro Humas Febri Diansyah, 26 November 2019. Anggota Komisi III DPR juga mengkritik. Pemerhati pemberantasan korupsi dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mempertanyakan keputusan Jokowi. Jokowi sendiri menyatakan grasi itu diberikan karena Anas Maamun sudah uzur dan sakit-sakitan.

"Nah kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan, itu baru, itu baru silakan dikomentari," kata Jokowi menepis kritik, saat berbicara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 27 November 2019.

Simak video 'Penilaian Publik Atas 2 Tahun Kinerja Jokowi-Ma'ruf, Puas?':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya, omnibus law: