Deal Baru dari Formula E Jakarta yang Jadi Kontroversi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 11:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin konvoi mobil listrik dari GBK ke Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Anies konvoi menggunakan mobil listrik BMW i8.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Kontroversi Formula E masih bergulir. Kesepakatan terbaru, Formula E Jakarta hanya digelar 3 tahun berturut, dari semula 5 tahun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semula memaparkan ajang balap internasional itu digelar selama lima tahun berturut-turut. Anies mengklaim Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan keuntungan lebih dengan menjadi tuan rumah Formula E lebih dari satu kali.

"Insyaallah kita selenggarakan bukan hanya satu tahun. Kita alhamdulillah dapat kesempatan menjadi tuan rumah lima tahun berturut-turut," ucap Anies di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Saat itu Anies juga memastikan apa yang dibangun untuk Formula E tidak hanya sekali pakai. Anies ingin event tahunan Formula E di Jakarta mampu menarik wisatawan dan meningkatkan pergerakan ekonomi.

"Dengan diselenggarakan lima tahun berturut-turut, maka investasi yang kita lakukan tidak habis percuma karena digunakan satu kali," kata Anies.

Soal biayanya, Anies diwajibkan membayar selama lima tahun berturut. Commitment fee untuk lima tahun yang harus dibayar Anies totalnya 121 juta poundsterling atau sekitar Rp 2,3 triliun dengan kurs saat ini Rp 19.680. Begini rinciannya:

Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling atau setara Rp 393 miliar
Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling atau setara Rp 432 miliar
Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling atau setara Rp 476 miliar
Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling atau setara Rp 515 miliar
Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling atau setara Rp 574 miliar

Rincian biaya itu terungkap dalam surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI ke Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan balap Formula E. Surat itu berisi rincian biaya komitmen Formula E yang wajib dibayar Anies. Surat itu dibuat pada 15 Agustus 2019.

Masih dalam surat Dispora tersebut, Anies diingatkan terkait kewajiban membayar commitment fee selama lima tahun itu. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 92 ayat (6) disebutkan, jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan daerah berakhir.

"Kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian isi surat Dispora itu.

Dan, jika kewajiban bayar lima tahun berturut itu tidak dijalankan, bisa dianggap sebagai perbuatan wanprestasi dan bisa digugat.

"Dengan ditandatanganinya perikatan MoU, maka Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai yang diperjanjikan. Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat di arbitrase internasional di Singapura," tulis surat tersebut.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menerangkan, dalam kesepakatan kerja sama Formula E ini, MoU yang dibuat adalah antara JakPro dan pihak Formula E. Jhonny juga mengirimkan rincian biaya yang sudah dibayarkan oleh pemprov DKI. Berikut datanya:

Pembayaran commitment fee Formula E
1. Tanggal 23 Desember 2019 sebesar 10 juta poundsterling
2. Tanggal 30 Desember 2019 sebesar 10 juta poundsterling
3. Tanggal 26 Februari 2021 sebesar 11 juta poundsterling

Total commitment fee yang telah dibayarkan Rp 560 miliar. Pembayaran biaya Formula E yang diterima Jhonny persis dengan hasil audit BPK DKI.

Apa saja kesepakatan terbaru soal Formula E? Simak halaman selanjutnya...

Saksikan video 'Respons Wagub DKI soal PDIP Beri Sinyal Coret Anggaran Formula E':

[Gambas:Video 20detik]