2 Penghukum Ahok Melenggang ke DPR Ikuti Fit And Proper Test Calon Hakim Agung

Andi Saputra - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 08:51 WIB
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani sidang vonis kasus dugaan penistaan agama di aula Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Dwiarso dan Jupriyadi saat mengadili Ahok (Foto: Pool/Kurniawan Mas'ud)

Dalam catatan detikcom, Senin (20/9/2021), Dwiarso Budi Santoarto adalah ketua majelis hakim perkara penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Jupriyadi sebagai anggota majelis kasus Ahok. Saat mengadili Ahok, Dwiarso adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dan Jupriyadi adalah Wakil Ketua PN Jakut.

Setelah vonis Ahok, Dwiarso dipromosikan menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, sedangkan Jupriyadi menjadi Ketua PN Bandung. Saat ini, Dwiarso adalah Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Jupriyadi menjadi hakim pengawasan di Bawas MA. Lembaga Bawas bertugas mengawasi ribuan hakim dan belasan ribu aparat pengadilan.

Saat mengikuti wawancara terbuka di KY, Dwiarso ditanya soal sunat vonis Pinangki. Apa jawabannya?

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani sidang vonis kasus dugaan penistaan agama di aula Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5/2017).Dwiarso memimpin sidang dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

"Pengurangan hukuman, penambahan hukuman, itu hal yang biasa, sudah lumrah, asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dwiarso dalam wawancara terbuka calon hakim agung yang disiarkan di kanal YouTube KY, Selasa (3/7/2021).

Dwiarso malah menyalahkan masyarakat karena membaca kasus sepotong-sepotong. Di mata Dwiarso, masyarakat tidak membaca putusan secara utuh pertimbangan majelis hakim.

"Secara pribadi, saya belum bisa memberikan komentar. Karena apa? hakim dalam menjatuhkanstrafmaattentu memperhatikan segala hal. Tidak sedemikian gampang. Dan biasanya yang dimuat di berita kurang lengkap. Kami sayangkan juga, masyarakat tidak mendapat informasi yang lengkap sehingga seolah-olah MA atau banding selalu menurunkan," tutur Dwiarso.

"Padahal, kalau kita lihat sebagaimana yang disampaikan Ketua MA, yang penurunan itu di bawah 8 persen. Lainnya menguatkan atau menambah. Ini yang perlu diketahui masyarakat, tidak sebanyak itu. Hanya saja, ya itu tadi, informasi yang diterima masyarakat belum lengkap," sambung Dwiarso.

Jupriyadi juga ditanya soal putusan Pinangki. Jupriyadi menjawab dengan berlindung di balik kode etik hakim. Yaitu sesama hakim dilarang mengomentari putusan sesama hakim. Termasuk putusan sendiri.

"Dalam hal putusan Pinangki dan sebagainya, tidak ada dalam kapasitas atau kewenangan untuk menilai. Namun demikian, yang harus kita terapkan, menaikkan atau menurunkan hukuman, harus ada pertimbangan dalam putusan, tidak selayaknya mengomentari. Kode etik kita tidak boleh mengomentari putusan orang lain," jawab Jupriyadi.

Sedangkan hakim Aviantara, saat menjadi hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Aviantara kerap memberi vonis berat kepada pelaku korupsi.

Pria kelahiran Malang, 10 April 1963, ini tercatat beberapa kali memberi vonis berat kepada pelaku korupsi, salah satunya terdakwa korupsi pengadaan Al-Qur'an, Zulkarnaen Jabar, dengan vonis 15 tahun, padahal tuntutan jaksa kala itu di bawah 15 tahun penjara.

Prestasinya yang layak diapresiasi ialah putusannya kepada terdakwa kasus Bank Century, Budi Mulya. Dia menghadiahi Budi Mulya dengan vonis yang cukup tinggi, yaitu 10 tahun penjara. Dalam menyidangkan Budi Mulya, Aviantara memeriksa Wapres Boediono sebagai saksi.

Kini, Aviantara bergabung dengan Dwiarso di Bawas MA untuk memelototi tingkah laku dan etika hakim/aparat pengadilan.

"Kita pribadi sebagai hakim tidak boleh mengomentari putusan sesama hakim," kata Aviantara saat ditanya soal sunat putusan Pinangki.


(asp/dnu)