Round-Up

Beda Anies dan KLHK soal Vonis Lawan Hukum di Kasus Polusi Udara

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 20:04 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto ilustrasi hukum (Ari Saputra/detikcom)

Respons Stafsus Jokowi

Sedangkan, Presiden Joko Widodo melalui Kemensesneg dan Staf khususnya menyatakan belum mengambil sikap atas putusan hakim tersebut. Saat ini Istana masih menunggu salinan putusan gugatan Koalisi Ibu Kota itu.

"Soal ini kita sudah berkomunikasi dengan Menteri KLHK. Posisi pada saat ini adalah menunggu salinan putusan pengadilan terkait untuk kemudian dipelajari terlebih dahulu sebelum diputuskan langkah selanjutnya yang akan diambil," kata Dini kepada wartawan, Jumat (17/9/2021)

Dini lalu berbicara mengenai komitmen Jokowi soal pelayanan publik. Jokowi disebut akan mendukung putusan pengadilan jika sejalan dengan semangat peningkatan pelayanan publik.

"Yang pasti komitmen Presiden untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak berubah. Jadi sepanjang putusan pengadilan adalah sejalan dengan semangat tersebut, Presiden pasti akan mendukung," ujar Dini.

Hal senada juga disampaikan oleh Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini. Faldo mengatakan menunggu tinjauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penentuan langkah berikutnya.

"Kami menunggu tinjauan dari KLHK, setelah itu akan membicarakan berbagai poin rekomendasi, untuk menentukan langkah selanjutnya, sebaiknya seperti apa," kata Faldo Maldini kepada wartawan, Kamis (16/9).

KLHK menyebut akan melakukan banding atas putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan polusi udara. Faldo meyakini diperlukan adanya argumen hukum yang dipersiapkan atas putusan PN Jakpus.

"Semoga waktu yang tersedia ini, bisa dimanfaatkan untuk memilih opsi terbaik. Ini jalur hukum, tentu argumen-argumen hukum perlu dipersiapkan, kita bersama tentunya berharap untuk menempuh opsi terbaik," ujar Faldo.