Pertimbangan Hakim Vonis Jokowi-Anies Lawan Hukum di Gugatan Polusi Udara

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 16:47 WIB
Sidang putusan terkait gugatan polusi udara (Zunita-detikcom)
Sidang putusan terkait gugatan polusi udara. (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Hakim memutuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melawan hukum berkaitan dengan pencemaran udara terkait gugatan Koalisi Ibu Kota. Apa alasan majelis hakim?

Dalam surat putusan yang dibacakan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (16/9/2021), hakim mempertimbangkan sejumlah bukti yang diajukan penggugat terkait dengan data kualitas udara DKI yang buruk. Bukti itu mengungkapkan kondisi udara di DKI.

"Menimbang berdasarkan bukti dokumen serta kesaksian ahli dari para penggugat menunjukkan bahwa DKI Jakarta tidak optimal dalam memenuhi baku mutu udara ambien atau BMUA nasional maupun daerah untuk rata-rata tahunan parameter ozone atau O3 PM10 dan Pm2,25 sejak tahun 2014 sehingga gugatan ini diajukan, dan para tergugat pun tidak membantah fakta tersebut," kata hakim Duta Baskara.

Hakim mengatakan para tergugat, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta Gubernur DKI Jakarta, mengetahui bahwa udara di DKI tercemar. Namun tidak bertindak apa pun.

"Menimbang bahwa pada dasarnya para tergugat mengetahui pencemaran udara di Jakarta bertahun-tahun sebelum gugatan diajukan, ini dibuktikan keterangan saksi ahli, dan tergugat 5 (pihak Gubernur DKI) juga mengakui udara Jakarta tercemar, para tergugat juga terbukti tahu udara Jakarta semakin tercemar kalau intervensi tepat tidak dilakukan," kata hakim.

"Menimbang bahwa atas semakin buruknya kualitas udara ini yang semakin mengancam warga DKI Jakarta dan para tergugat telah menyadari bahwa pencemaran udara kini telah berkontribusi dalam mengakibatkan kematian dini dan berbagai kesakitan di DKI Jakarta," lanjutnya.

Menurut hakim, yang paling bertanggung jawab atas kualitas udara ini adalah Presiden RI. Oleh karena itu, Jokowi dinyatakan hakim melawan hukum di gugatan polusi udara ini.

"Menimbang bahwa tergugat 1 (Presiden RI) adalah merupakan penanggung jawab utama dalam memastikan kebijakan dan prruu yg ada dapat melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam hal ini udara yang baik bagi kesehatan," tegas hakim.

Selain Jokowi, tergugat lainnya ditetapkan melawan hukum oleh hakim.

"Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum," tegas hakim Saifuddin saat membaca amar putusan.

Para tergugat melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tonton video 'Soal Gugatan Polusi Udara, Anies Wajib Lakukan 5 Hal Ini':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/dwia)