Gugatan Polusi Udara Berujung Vonis untuk Jokowi hingga Anies Baswedan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 05:59 WIB
Polusi udara masih jadi salah satu persoalan yang terus diupayakan solusinya di Jakarta. Berikut penampakan Kota Jakarta yang tampak dikepung kabut polusi.
Ilustrasi (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Sidang pembacaan putusan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara sempat ditunda sebanyak delapan kali. Kemarin, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakpus mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara.

Gugatan itu dilayangkan kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota). Mereka menuntut pemerintah bisa mengendalikan polusi udara.

Para tergugat dalam perkara ini antara lain Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, tercantum turut tergugat yakni Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.

Permohonan penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa para tergugat terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

4. Menghukum tergugat I untuk:

- Menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi;

- Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Menghukum tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;

- Menghukum tergugat III untuk:

Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk tergugat V, turut tergugat I dan turut tergugat II dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap pengendalian pencemaran udara.

Dalam sidang di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (16/9/2021), hakim menyatakan pemerintah yang merupakan tergugat dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penanganan polusi udara.

"Mengadili dalam provisi, menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para penggugat, dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat II. Dalam pokok perkara; mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian," ujar hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan.

Simak video 'Soal Gugatan Polusi Udara, Anies Wajib Lakukan 5 Hal Ini':

[Gambas:Video 20detik]