8 Kali Ditunda, Sidang Putusan Gugatan Polusi Udara Akhirnya Dimulai

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 11:13 WIB
Sidang putusan terkait gugatan polusi udara (Zunita-detikcom)
Foto: Sidang putusan terkait gugatan polusi udara (Zunita-detikcom)
Jakarta -

Sidang pembacaan putusan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara sempat ditunda sebanyak delapan kali. Setelah ditunda beberapa kali, hari ini sidang pembacaan putusan itu pun digelar.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (16/9/2021), pukul 10.56 WIB. Sidang dihadiri oleh para penggugat dan tergugat melalui online dan hadir langsung di pengadilan.

"Sidang perdata lingkungan hidup dibuka dan terbuka untuk umum," ucap hakim ketua Saifuddin Zuhri membuka sidang.

"Hari ini kami baca putusan setelah beberapa kali ditunda karena ada COVID dan ada kemalangan," imbuh hakim Saifuddin.

Gugatan Polusi Udara

Kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mengajukan gugatan perdata terkait polusi udara Jakarta dan sekitarnya. Mereka menuntut pemerintah bisa mengendalikan polusi udara.

Para tergugat dalam perkara ini antara lain Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, tercantum turut tergugat yakni Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.

Adapun permohonan penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa para tergugat terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

4. Menghukum tergugat I untuk:

- Menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi;

- Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Menghukum tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;

- Menghukum tergugat III untuk:

Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk tergugat V, turut tergugat I dan turut tergugat II dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap pengendalian pencemaran udara.

Simak juga video 'PN Jakpus Kabulkan Gugatan Polusi Udara, Jokowi-Anies Dinyatakan Melawan Hukum':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/haf)