Terlapor dugaan pelecehan dan perundungan pegawai KPI mengakui adanya pertemuan dengan korban MS pada awal pekan ini. Pertemuan itu disebut membahas perdamaian di antara kedua belah pihak.
Salah satu terlapor berinisial RM, lewat pengacaranya bernama Anton, mengatakan pertemuan itu terjadi pada Rabu (8/9). Pada intinya pertemuan itu dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai. Anton menyebut pihak kerabat terlaporlah yang meminta perdamaian.
"Salah satu poinnya kita minta cabut LP (laporan polisi) dan (poin) kedua rehabilitasi nama-nama para terlapor yang sudah babak belur oleh netizen," kata Anton saat dihubungi wartawan, Kamis (9/9/2021).
Anton juga membenarkan pihaknya menyodorkan surat kesepakatan perdamaian hitam di atas putih dengan beberapa poin persyaratan. Salah satunya korban diminta mencabut laporan di Polres Metro Jakarta Pusat.
"Jadi hal yang wajar kalau misalnya kita nggak mau perpanjangan (kasus) tentu ada hitam putih dong perdamaian. Dalam perdamaian itu, pasti ada poin-poin yang disepakati beserta permohonannya. Termasuk permohonannya misalnya kita minta cabut LP-nya," ujar Anton.
Syarat Perdamaian
Anton kemudian mengungkap syarat perdamaian yang diajukan oleh pihaknya. Yakni permintaan maaf dari korban dan juga rehabilitasi nama serta menganulir isi rilis yang sempat tersebar luas.
"Untuk dia permohonan maaf kemudian dia merehabilitasi nama klien saya atau menganulir rilis, dia nggak siap bahasa kasarnya gitu. Karena apa? Nanti 'gw diserang dong sama netizen', bahasa dia begitu," ungkap Anton.
Dia menambahkan, pihaknya membantah adanya tekanan dari terlapor kepada MS. Anton menyebut mediasi untuk mencapai perdamaian itu berlangsung cair.
"Penekanan itu nggak ada, itu hanya negosiasi kalau kita mau berdamai. Hal yang wajar kalau klien saya minta dicabut karena klien saya dilaporkan dituduh melakukan pelecehan seksual. Klien saya minta cabut itu LP-nya lalu minta maaf rehabilitasi namanya., hanya itu. Tapi dia keberatan," jelasnya.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya
Simak Video: Terlapor Pelecehan di KPI Pertimbangkan Lapor, Ini Respons Komnas HAM
