Korban pelecehan seks dan perundungan sesama pegawai pria di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dikabarkan akan mencabut laporan. Korban disebut merasa tertekan.
Korban dikabarkan akan meminta damai dan menyatakan kepada publik bahwa tidak ada peristiwa pelecehan dan perundungan seperti dalam rilis yang disampaikan korban. Korban juga dikabarkan bakal mencabut laporan kepolisian, Komnas HAM, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Dia (korban) harus mengatakan pelecehan dan perundungan di KPI tidak ada. Bahwa dia harus mencabut laporan polisi, laporan Komnas HAM, laporan LPSK, dia harus cabut," kata orang dekat korban kepada wartawan, Kamis (9/9/2021).
Korban juga disebut diminta memulihkan nama terduga pelaku yang pernah disebut dalam rilis korban yang beredar di media sosial. Para terduga pelaku mengancam akan melaporkan korban dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) bila tidak mau berdamai.
"Terus dia harus memulihkan nama pelaku, dia harus bikin intinya selama ini rilis yang dia sebar itu tidak benar. Kalau tidak mau damai, tidak mau memulihkan nama baik pelaku, dia (korban) akan dilaporkan dengan UU ITE," ujarnya.
Para pelaku tidak mau menyampaikan permintaan maaf saat korban menyambangi KPI. Korban juga disebut dipaksa menandatangani surat damai.
"Padahal pelaku tidak mau minta maaf. Rabu (8/9) kemarin, Rabu sore (ke KPI). Poin-poin persyaratan itu yang menyodorkan pelaku, jadi korban dipaksa tanda tangan poin-poin syarat yang merugikan dia (korban) semua," tutur orang tersebut.
Surat pernyataan damai belum ditandatangani. Sebab, korban ingin para pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Korban sendiri disebut ingin berdamai karena mendapat tekanan.
"(Surat) belum ditandatangani karena korban ingin pelaku mengakui pelecehan dan minta maaf, tapi pelaku nggak mau. Jadi untuk sementara dia nggak mau tanda tangan, tapi korban ingin damai karena ketakutan diancam. Intinya, pelaku memaksa korban untuk mau berdamai dengan syarat-syarat tadi," imbuhnya.
Terlapor Bantah Tekan Korban
Pihak RD dan EO, dua orang terlapor dari kasus dugaan pelecehan dan perundungan yang menimpa pegawai KPI inisial MS membantah telah menekan korban untuk mencabut laporannya. Kedua terlapor lewat kuasa hukumnya mengaku tidak pernah memberikan tekanan hingga ancaman ke MS terkait laporannya.
"Saya pastikan tidak ada (tekanan). Saya dari kemarin bersama klien jadi nggak ada tuh pengancaman. Justru silakan ditanyakan ke KPI sumbernya kredibel atau tidak," kata pengacara RD dan EO, Tegar Putuhena, saat dihubungi, Kamis (9/9/2021).
Simak juga video 'Pengacara Sebut Korban Pelecehan Seks Pegawai KPI Masih Trauma':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
