Round-Up

Deretan Kepala Daerah Belum Bayar Nakes Dibongkar Tito Karnavian

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 20:32 WIB
Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi terkait Pilkada 2020
Mendagri Tito Karnavian (Dok. Puspen Kemendagri)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda). Peringatan tersebut dilayangkan melalui surat teguran yang ditandatangani Mendagri beberapa hari lalu. Kepala daerah mana saja yang ditegur Tito?

Teguran tersebut diberikan karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Terutama yang terkait pemulihan ekonomi serta penanganan COVID-19 di daerah.

"Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan Innakesda-nya," kata Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinada kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

"Realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Daerah merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD," imbuhnya.

Sekadar informasi, kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8% Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tahun anggaran 2021 diperuntukkan untuk penanganan COVID-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah. Artinya, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk innakesda.

Namun, hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah dicocokkan dengan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), banyak daerah yang belum membayarkan innakesda. Bahkan di beberapa daerah PPKM Level 4, tempat penyebaran COVID-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah.

"Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu 'front liner' penanganan COVID-19 di daerah," ucap Kastorius.

Surat teguran tersebut juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mendagri menegaskan bahwa pembayaran innakesda jangan sampai terhambat.

"Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden tersebut, Mendagri meminta para kepala daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda. Bila daerah belum melakukan refocusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, kepala daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran innakesda tidak terhambat," pungkas Kastorius.

Kepala mana saja yang ditegur Tito? Berikut ini daftarnya:

1. Wali Kota Padang Hendri Septa
2. Bupati Nabire Isaias Douw
3. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana
4. Bupati Madiun Ahmad Dawami
5. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono
6. Bupati Penajem Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud
7. Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra
8. Wali Kota Langsa Usman Abdullah
9. Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya
10. Bupati Paser Fahmi Fadli

Baca respons 2 kepala daerah yang ditegur Tito di halaman berikutnya.