.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah merealisasikan 53,04% dana insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) pada tahun anggaran 2021. Hal itu mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Apresiasi tersebut disampaikan melalui Surat Nomor: 904/4047/SJ tertanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Pemprov Banten telah merealisasikan Innakesda sebesar Rp 20.947.678.702,00 atau 53,04% dari alokasi anggaran sebesar Rp 39.494.847.251.00.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pemenuhan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Provinsi Banten," kata Tito dalam surat yang disampaikan ke Gubernur Banten, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito meminta Gubernur Banten tetap konsisten mempertahankan pemenuhan pembayaran Innakesda dengan memperhatikan zonasi perkembangan COVID-19 di Banten dan tetap menjamin ketersediaan alokasi Innakesda sampai dengan bulan Desember pada APBD TA 2021.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyampaikan Pemprov Banten bersinergi dengan pemerintah pusat terhadap semua kebijakan yang digulirkan pada masa pandemi COVID-9. Salah satunya menjalankan perintah pembayaran terhadap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan COVID-19, yang bersumber dari alokasi 8% Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021.
Ia mengatakan pihaknya sudah melaporkan kepada Kementerian Keuangan RI terkait realisasi pembayaran Innakesda Pemprov Banten sudah mencapai 56,07% per 10 Agustus 2021.
"Saat ini, kami juga sedang mempersiapkan pembayaran Innakesda bulan Juli 2021," imbuh Rina.
(adv/adv)
