Dikaji Jadi Penyidik Perda COVID, Ini Aturan soal Kewenangan Satpol PP

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 10:36 WIB
Satpol PP DKI Jakarta saat menyegel kafe yang melanggar aturan PPKM mikro
Ilustrasi Satpol PP (Foto: dok. Instagram Satpol PP DKI)
Jakarta -

Banyak pemerintah daerah (pemda) membuat peraturan daerah (perda) terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Berdasarkan undang-undang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah penegak perda tersebut.

Sebagaimana dikutip detikcom dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), Kamis (22/7/2021), disebutkan tentang perlunya keberadaan dan keterlibatan Satpol PP. Peran aktif Satpol PP sangat dibutuhkan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, dinamis, dan kompleks dengan segala permasalahan yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, situasi dan kondisi yang kondusif merupakan sesuatu yang diinginkan setiap daerah. Dalam hal ini, eksistensi Satpol PP menjadi penting sebagai perwujudan kinerja dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 256 menyebutkan:

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Peraturan di atas diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 6 berbunyi:

Polisi Pamong Praja berwenang:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Sebagai penegak hukum perda, Perda soal PPKM level 4 menjadi wilayah hukum bagi Polisi Pamong Praja untuk menegakkannya. Tapi dalam UU itu juga disebutkan, sebuah perda maksimal mengancam pidana badan selama 6 bulan kurungan.

Simak juga Video: Mendagri Bicara Kasus Gowa, Minta Petugas Lapangan Tak Emosional

[Gambas:Video 20detik]



(asp/haf)