DKI-Polda Metro Diskusi soal Rencana Satpol PP Bisa Jadi Penyidik

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 09:39 WIB
Sejumlah petugas Satpol PP mengamankan seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggalakkan penertiban PMKS yang berkeliaran saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Ilustrasi Satpol PP DKI Jakarta. (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta akan memberi wewenang Satpol PP melakukan penyidikan pelanggaran COVID-19. Hari ini, Pemprov DKI akan melakukan diskusi dengan Polda Metro Jaya bahas soal penindakan di lapangan.

"PPNS sendiri ada Korwas. Ada korwas PPNS yang dikomandoi oleh kepolisian. Nanti detail teknisnya sambil nunggu proses revisi Perda ini diselesaikan. Karena besok (hari ini) pun kita akan melaksanakan FGD dengan Polda Metro gimana cara bertindak di lapangan," ujar Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (21/7/2021).

Dalam revisi itu, Pemprov DKI berencana mengubah Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Diusulkan, Satpol PP bisa memiliki kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran COVID-19.

Dalam draf tersebut dijelaskan penyidik dari Satpol PP dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan aduan tindak pidana dari masyarakat. Satpol PP dapat memanggil para saksi maupun penyitaan barang bukti.

Satpol PP wajib melaporkan dimulainya penyidikan kepada polisi. Kemudian, hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satpol PP diserahkan kepada polisi dan pengadilan negeri.

Sigit menerangkan, wewenang yang diberikan ke Satpol PP ini semata-mata untuk melakukan perubahan perilaku di masyarakat.

"Jadi temanya bukan sekadar membuat aturan hukum, tapi lebih kepada gimana kita mengedukasi semua untuk sama-sama patuh. Karena pada kenyataannya sekarang masyarakat itu lebih takut kepada petugas penegak hukumnya, ketimbang dari aturan hukum itu sendiri," terang Sigit.

Sigit mengatakan sanksi pidana dalam revisi perda itu akan diterapkan pada pelanggaran yang dilakukan berulang. Sigit memastikan penerapan sanksi dilakukan bertahap.

"Tentu kita bicarakan soal adanya tahapan eskalaski. Kalau bagi pelaku usaha dengan konsekuensi terjadinya episenturm baru tentu penetapan sanksinya berbeda-beda. Makanya besok (hari ini) kita baru detailkan dalam FGD bersama Polda Metro, kita ikuti aja nanti prosesnya seperti apa sambil ini berjalan. Tapi yang pasti bahwa ini bukan sekadar membuat instrumen penegakan hukum, tapi ini juga gimana kita menghormati masyarakat yang taat, yang tertib sekaligus juga memberikan pesan kepada masyarakat untuk semuanya sama-sama mengikuti disiplin prokes," tuturnya.

Lihat juga Video: Mendagri Bicara Kasus Gowa, Minta Petugas Lapangan Tak Emosi

[Gambas:Video 20detik]




(idn/imk)