Perda Satpol PP DKI Bisa Jadi Penyidik Ditargetkan Selesai Akhir Juli

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 10:23 WIB
Screenshot razia restoran membandel di PIK (dok. IG Satpol PP DKI)
Ilustrasi razia Satpol PP DKI (Foto: dok. IG Satpol PP DKI)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta telah menerima revisi perda Corona. Perda tersebut ditargetkan selesai akhir bulan ini.

Perda yang direvisi Pemprov adalah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19. Salah satu poin yang diwacanakan adalah Satpol PP diberi kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran COVID-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan revisi perda itu bakal segera dikaji dan diselesaikan pada 29 Juli.

"Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif terkait akan segera mencermati dan menyampaikan hasilnya pada paripurna Kamis 29 Juli 2021 pukul 10.00 WIB," ujarnya seperti dikutip dari situs DPRD DKI, Kamis (22/7/2021).

Dalam revisi tersebut, Satpol PP bisa memiliki kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran COVID-19. Dalam draf itu dijelaskan penyidik dari Satpol PP dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan aduan tindak pidana dari masyarakat. Satpol PP dapat memanggil para saksi maupun penyitaan barang bukti.

Satpol PP wajib melaporkan dimulainya penyidikan kepada polisi. Kemudian hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satpol PP diserahkan kepada polisi dan pengadilan negeri.

Wagub DKI Jakarta Riza Patria menyebutkan penyempurnaan Perda Corona ini diperlukan untuk membuat efek jera ke masyarakat.

"Mengingat pandemi telah menyebabkan kondisi darurat yang telah berdampak besar pada aspek kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi dan pelayanan, maka hal tersebut yang menjadi pertimbangan Pemprov DKI untuk mengajukan usulan perubahan Perda Penanggulangan COVID-19," ujar Riza.

Riza juga menerangkan ada tiga poin yang rencananya akan ditambahkan dalam usulan revisi Perda Penanggulangan COVID-19, yakni kolaborasi penegak hukum dengan aparatur sipil negara (ASN) dalam melakukan penyidikan, sanksi administratif sesuai standard operating procedure (SOP) oleh perangkat daerah, dan sanksi pidana bagi pelanggar prokes yang diatur dengan ultimum remedium.

Nanti pelanggar yang mengulangi kesalahan mulai tidak pakai masker akan dipidana paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Sementara itu, pelaku usaha bisa dibui 3 bulan dan denda Rp 50 juta.

"Pemidanaan juga tidak hanya untuk memenjarakan pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi individu dari penularan COVID-19. Delik pidana dikonstruksikan untuk masyarakat yang melakukan pengulangan pelanggaran setelah yang bersangkutan sudah pernah mendapat sanksi administratif," ucapnya.

Lihat Video: Mendagri Bicara Kasus Gowa, Minta Petugas Lapangan Tak Emosional

[Gambas:Video 20detik]




(idn/imk)