KPK Setor Hasil Lelang Range Rover ke Kas Negara dari Koruptor e-KTP

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 15:38 WIB
Tersangka korupsi proyek e-KTP Markus Nari kembali diperiksa penyidik KPK. Markus tiba dengan baju tahanan dan tangan diborgol.
Markus Nari (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

KPK menyetor hasil lelang barang rampasan ke kas negara dari terpidana kasus korupsi e-KTP, Markus Nari, berupa 1 unit kendaraan Land Rover tipe Range Rover. Kendaraan tersebut laku seharga Rp 550 juta.

"Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang barang rampasan sejumlah Rp 550 juta yang berasal dari lelang 1 unit kendaraan roda empat merk Landrover tipe Range Rover 5.OL 4 X 4 warna hitam, beserta 1 buah kunci mobil, 1 STNK asli, dan BPKB asli," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (23/6/2021).

Lelang Range Rover milik koruptor Markus NariLelang Range Rover milik koruptor Markus Nari. (Dok. Lelang.go.id)

KPK melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor 1998 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Juli 2020 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor 3/ PID.SUS-TPK/2020/PT DKI tanggal 17 Februari 2020 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt. Pst tanggal 11 November 2019 atas nama Terpidana Markus Nari.

Sebelumnya, KPK telah mengeksekusi mantan anggota DPR Markus Nari ke Lapas Sukamiskin. Markus Nari sebelumnya divonis penjara selama 8 tahun.

"Terpidana Markus pidana dengan cara memasukkan terpidana Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (2/10).

Selain dihukum penjara, Markus Nari dibebani membayar denda Rp 300 juta. Jika pidana denda tidak dibayar, Markus Nari dikenai pidana pengganti berupa pidana kurungan 8 bulan.

Dia juga dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti USD 900 ribu subsider 3 tahun penjara. Markus Nari juga dijatuhi hukuman tambahan berupa dicabutnya hak politik selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Markus Nari dinyatakan bersalah menerima uang itu dari mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Perbuatan Markus juga menguntungkan orang lain dan korporasi.

(zap/zap)